TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dalam kunjungan kerja ke China pada pekan lalu, menguraikan persiapan detail program vaksinasi Covid-19.

Ketersediaan vaksin tersebut telah dipastikan dalam pertemuan delegasi Indonesia dengan pemimpin perusahaan produsen Covid-19 yakni, Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac di China.

Ia melanjutkan, prioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedik, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," kata Menkes Terawan, seperti dikutip dalam rilis Kemenko Maritim, Senin (12/10/2020).

Menkes menyebut, para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh Pemerintah.

"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh Pemerintah," ujarnya.

Untuk tahun ini, Cansino sanggup menyediakan 100.000 vaksin dosis pada November 2020. Selanjutnya mereka akan menyediakan 15-20 juta vaksin pada tahun 2021.

Sementara itu, G42/Snipharm sanggup menyediakan 15 juta vaksin (dua dosis vaksinansi) tahun ini, 5 juta di antaranya akan datang pada November 2020.

Sinovac sanggup menyediakan 3 juta vaksin hingga Desember 2020.

Jumlah tersebut akan didatangkan ke Indonesia secara bertahap, yakni 1,5 juta vaksin dosis tunggal pada minggu pertama November, 1,5 juta vaksin dosis tunggal pada minggu pertama bulan Desember 2020.

Setelah itu mereka akan mengirimkan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Di tahun 2021, Sinopharm akan mengusahakan untuk mengirimkan 50 juta vaksin (dual dose), Casino 20 juta vaksin (single dose), dan Sinovac 125 juta (dual dose).

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut 30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 akan Tiba di Indonesia Akhir 2020

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerja samanya.