TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut angkat bicara terkait aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketua DPP Partai Gerindra tersebut menyebut, ada kekuatan asing di balik demo penolakan Omnibus Law.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyoroti soal banyaknya hoaks yang beredar di masyarakat terkait Omnibus Law.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara khusus yang dirilis DPP Partai Gerindra, Senin (12/10/2020).

"Sekarang ini, yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu, dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana, seolah-olah ini enggak ada, itu enggak ada, dikurangi," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, banyaknya hoaks yang beredar pertanda ada yang menciptakan kekacauan.

Baca juga: Bakal Ada Demo Omnibus Law Cipta Kerja, Polri Siapkan Skema Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Istana

Ia meyakini, ada kekuatan-kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia aman dan maju.

"Jadi, ya ini. Kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat, benar, dia yakin dia benar, tapi dia lakukan sesuatu dan dia tidak sadar sebenarnya ini permainan orang lain," ujarnya.

Prabowo mengatakan, terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, Partai Gerindra paling keras membela kepentingan buruh.

Menurut Prabowo, tuntunan serikat buruh atas substansi UU Cipta Kerja sudah diakomodasi sebanyak 80 persen.

"Ya kita tidak bisa 100 persen, namanya politik negara, kadang-kadang kita harus mengerti kita harus, kadang-kadang ada kebutuhan ini itu, ada keperluan, ya kan, kita butuh investasi dari mana-mana," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Prabowo meminta serikat buruh untuk tidak emosional dan mudah menggelar aksi unjuk rasa sehingga mengakibatkan munculnya vandalisme dan perusakan fasilitas umum.

"Kalau ini nanti yang dibakar sarana umum, itu kan dibangun dengan uang rakyat, untuk kepentingan rakyat dibakar," kata dia.

Baca juga: Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Ganjar Pranowo: yang Bagus Kita Dukung, yang Tidak Dikeluarkan

Baca juga: Polisi Buru Penyebar Hoaks yang Ingin Melengserkan Presiden Jokowi Lewat Aksi Demo

Draf tidak jelas

Polemik mengenai UU Cipta Kerja muncul karena hingga saat ini baik pemerintah maupun DPR belum pernah menayangkan draf final RUU Cipta Kerja, sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Ada sejumlah versi yang beredar. Kompas.com semula mendapatkan versi 905 halaman dari pimpinan Baleg DPR, beberapa jam sebelum disahkan pada 5 Oktober 2020.

Namun, kemudian muncul versi 1.028 halaman, 1.035 halaman, dan terakhir 812 halaman.

Baca juga: Boni Hargens Duga ada Bandar di Balik Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Aktornya

Sekjen DPR telah mengonfirmasi mengenai dua draf yang disebutkan terakhir.

Terkait polemik itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari berpendapat pemerintah dan DPR justru sebagai sumber disinformasi soal RUU Cipta Kerja.

"Presiden dan DPR adalah sumber hoaks dan disinformasi ini. Merekalah pelaku sesungguhnya," ujar Feri saat dihubungi, Senin (12/10/2020).

(Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tanggapi Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Prabowo: Banyak yang Belum Baca dan Ada Hoaks"