Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan Stunting di Provinsi NTT
Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berupaya mengentaskan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berupaya mengentaskan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
NTT merupakan provinsi yang memiliki angka stunting yang tinggi, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.
"Pemerintah berusaha mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Betapa besar perhatian pemerintah pusat untuk memperhatikan NTT," ujar Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri secara daring, Kamis (15/10/2020).
Baca juga: Kemensos Gunakan Beras Fortifikasi untuk Turunkan Angka Stunting
Sumba Barat Daya termasuk dalam 100 kabupaten prioritas penanganan stunting.
Masih banyak bayi dan balita yang mengalami gizi kurang hingga stunting.
Kasus di sana disebabkan multi faktor yang saling berkaitan, seperti masih minimnya sarana dan prasarana sanitasi, kurangnya sumber air bersih, kesadaran masyarakat, dan sebagainya.
Baca juga: Masyarakat Diajak Berperan Aktif Cegah Stunting
"Kita akan keroyok nanti NTT, khususnya Sumba Barat Daya, untuk mengentaskan stunting dan meningkatkan tingkat kesejahteraannya," kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air adalah masalah utama mengapa stunting mengakar di Sumba Barat Daya.
Baca juga: Nadiem Makarim: PAUD Bakal Difungsikan untuk Turunkan Angka Stunting
"Untuk penanganan stunting, perlu difokuskan di bidang sanitasi, imunisasi dasar, keluarga berencana, pemenuhan air layak dan lain-lain," ucap Muhadjir.
Dirinya meminta koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program dan efisiensi anggaran.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan target pengentasan angka stunting di Indonesia hingga angka 14 persen pada tahun 2024.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.