Di Provinsi Jawa Barat katanya, terdapat tiga budaya utama, yakni Sunda Priangan, Kacirebonan di sebagian Pantura, dan Betawian di sekitar Bekasi dan Depok.

Penggunaan nama Sunda untuk nama provinsi bisa saja tidak jadi masalah untuk masyarakat Priangan.

Namun, katanya, pendapat dari warga berbudaya Betawi dan Cirebonan pun harus ditampung.

"Jadi menyepakati dulu, kata Sunda itu harus dipahami disepakati oleh sekian persen orang Jawa Barat di Cirebonan, sekian persen orang Jawa Barat di daerah Betawian. Kalau tidak ada kesepakatan, hidup ini tidak akan maslahat," katanya.

Emil mengatakan pihaknya mempersilakan jika terdapat kajian-kajian mengenai nama provinsi Sunda tersebut.

Namun, hal ini harus ditindaklanjuti dengan pengumpulan pendapat juga dari masyarakat yang merasa bukan etnis Sunda.

"Sebuah wacana silakan, tapi masih panjang perjalanannya, karena harus dipahami, disetujui dulu, oleh pihak-pihak yang mungkin merasa berbeda kalau itu dihadirkan," katanya.

Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat dalam Kongres Sunda 2020 di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).

Sebelumnya, wacana ini mengemuka berkali-kali dalam berbagai diskusi dan kajian.

Baca juga: Polda Jabar akan Panggil Pengurus KAMI Jabar, Terkait Pengeroyokan Anggota Polisi

Wakil ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda.

Selama hasil kajiannya menyatakan bahwa penggantian nama tersebut berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Fadel meminta Kongres Sunda atau panitia yang memperjuangkan penggantian nama provinsi ini untuk menjalin komunikasi lebih luas dengan tokoh-tokoh masyarakat Sunda, baik yang tinggal di Jawa Barat, Ibukota Indonesia, atau luar negeri, untuk mendapat dukungan dan arahan.

"Dekati Presiden. Cari tokoh. Minta waktu. Insyaallah bisa," kata Fadel dalam Kongres Sunda tersebut.

Fadel mencontohkan Provinsi Irian Barat yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua.