TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Political and Public Policy Studies Jerry Massie memberikan refleksi setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Jerry, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pemerintahan kedepan.

Salah satu yang disorot oleh Jerry terkait krisis manajeman dalam mengambil sebuah kebijakan.

"Saya lihat banyak yang perlu dibenahi soal crisis management  (krisis manajemen), making decision (membuat keputusan)," kata Jerry saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/10/2020).

Jerry juga menilai, jika saat ini pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin tersandera dengan UU Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Ia menyebut, seharusnya perlu pelibatan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing dalam menyusun Omnibus Law tersebut. 

Pasalnya, langkah ini pertama di Indonesia dalam menggabungan 70 Undang-undang.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Legislator PKS sebut Sektor Ekonomi Enggan Bergeliat

"Perlu juga Jokowi menegur keras para bawahannya dan perlunya mereshuffle menteri yang berkinerja buruk," tambahnya.

Jerry juga menilai, meski ada harapan dengan UU turunan Omnibus Law. Terlebih, Undang-undang ini di buat untuk kepentingan akyat bukan kepentingan legislator.

"Kadang good (baik) tapi belum best (terbaik) ataupun paling baik (better). Dalam ini istilah Vox Populi (suara rakyat) perlu di dengar," ucap Jerry.

"Saya yakin jika Presiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahteran," tambahnya.

Selain itu, ia menyoroti gaya komunikasi publik yang cenderung lemah dan perlu dirubah. Bahkan, untuk Jubir Presiden pun jangan semua bicara. 

Bahkan, sampai menteri kabinet yang berbicara meski bukan tupoksinya.

"Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara," imbuhnya.