Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengamat : Usulan MUI Soal Masa Jabatan Presiden Hanya akan Jadi Angin Lalu

"Menurut hemat saya, usulan MUI hanya akan jadi angin lalu. Hanya akan dibaca, tak akan dijadikan kebijakan DPR dan pemerintah," ujar Ujang Komaruddin

Pengamat : Usulan MUI Soal Masa Jabatan Presiden Hanya akan Jadi Angin Lalu
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Cucu (42), pedagang pigura, menjual bingkai foto Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin yang baru dilantik, di lapaknya di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/10/2019). Pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Minggu (20/10/2019), bingkai foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mulai banyak dijual, terutama bingkai foto Ma'ruf Amin yang laris manis terjual karena baru. Cucu, pada hari pertama berhasil menjual lebih dari 200 bingkai foto Jokowi-Ma'ruf Amin berbagai ukuran dengan harga mulai Rp 10.000 hingga Rp 200.000 per lembar, belum termasuk harga pigura. Pembeli kebanyakan berasal dari instansi, kantor, dan sekolah. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait masa jabatan Presiden menjadi 7-8 tahun, hanya akan menjadi sebuah usulan tanpa ada realisasinya atau angin lalu.

"Menurut hemat saya, usulan MUI tersebut hanya akan jadi angin lalu. Hanya akan dibaca saja, tak akan dijadikan kebijakan DPR dan pemerintah," ujar Pengamat politik dari Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin saat dihubungi Tribun, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Ujang menyakini, usulan MUI tersebut tidak akan diakomodir oleh elite politik dan pemerintah, yang memiliki kewenangan untuk mengubah masa jabatan presiden melalui amandemen UUD 1945.

"Tapi sah-sah saja MUI mengusulkan jabatan 7-8 tahun hanya dalam satu periode jabatan. Namun, persoalannya apakah para elite politik mau? Fatwa dan usul MUI itu kan perlu konsensus antar sesama elite," papar Ujang.

Baca juga: Munas MUI Bakal Bahas Fatwa Soal Masa Bakti Presiden Hingga Politik Dinasti

Baca juga: Usulan MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun Harus Amandemen UUD 1945

Baca juga: MUI Usul Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun, Pengamat: Urus Masalah Agama Saja

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini selama lima tahun dan dapat maju kembali untuk periode kedua, merupakan implementasi dari Pasal 7 UUD 1945.

Adapun bunyi Pasal 7 UUD 1945 yaitu :

Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sebelumnya, Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF menyebut pihaknya akan mengusulkan fatwa tentang masa jabatan presiden selama 7-8 tahun.

Dengan durasi tersebut, seseorang yang menjadi Presiden hanya diperbolehkan satu periode dan tidak bisa dipilih lagi pada periode selanjutnya.

Usulan fatwa tersebut akan dibawa dan dibahas bersama dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang digelar 25-28 November 2020, di Jakarta.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas