Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Usulan MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun Harus Amandemen UUD 1945

Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin tidak setuju usulan MUI terkait masa jabatan Presiden menjadi 7-8 tahun dan hanya diperbolehkan 1 periode.

Usulan MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun Harus Amandemen UUD 1945
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Cucu (42), pedagang pigura, mengganti bingkai foto Wakil Presiden, Jusuf Kalla dengan bingkai foto Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Ma'ruf Amin yang baru dilantik berpasangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bingkai pigura permintaan pembeli, di lapaknya di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/10/2019). Pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Minggu (20/10/2019), bingkai foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mulai banyak dijual, terutama bingkai foto Ma'ruf Amin yang laris manis terjual karena baru. Cucu, pada hari pertama berhasil menjual lebih dari 200 bingkai foto Jokowi-Ma'ruf Amin berbagai ukuran dengan harga mulai Rp 10.000 hingga Rp 200.000 per lembar, belum termasuk harga pigura. Pembeli kebanyakan berasal dari instansi, kantor, dan sekolah. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin tidak setuju usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait masa jabatan Presiden menjadi 7-8 tahun dan hanya diperbolehkan satu periode.

Menurutnya, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Sudah menegaskan dan memastikan berapa lama Presiden dan Wakil Presiden menjabat, dan berapa kali boleh dipilih," ujar Zukfikar saat dihubungi Tribun, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Wacana Ubah Masa Jabatan Presiden, Denny Indrayana : Yang Jadi Masalah Jika . . .

Oleh sebab itu, jika MUI menginginkan perubahan masa jabatan Presiden lebih dari lima tahun, maka perlu amandemen UUD 1945.

Zulfikar menyebut, mengevaluasi kinerja Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, sebetulnya bukan dilihat dari durasi dan frekuensi masa jabatan.

Tetapi, lebih kepada apa yang mesti dilakukan dalam durasi dan frekuensi tersebut.

"Sehingga tujuan negara dan tanggungjawab negara, dalam mewujudkan tujuan negara dari rezim ke rezim, dan dari periode ke periode makin berhasil dicapai," papar politikus Golkar itu.

Baca juga: MUI Usul Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun, Pengamat: Urus Masalah Agama Saja

Ia menyebut, saat ini sudah ada dua undang-undang yang dapat dijadikan patokan pemimpin negeri, agar program pembangunan yang baik dapat berkelanjutan.

"Kita sudah punya dua undang-undang. Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004) dan Undang-Undang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional 2005-2025 (UU 17/2007)," paparnya.

Adapun bunyi Pasal 7 UUD 1945 yaitu :
Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sebelumnya, Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF menyebut pihaknya akan mengusulkan fatwa tentang masa jabatan presiden selama 7-8 tahun.

Dengan durasi tersebut, seseorang yang menjadi Presiden hanya diperbolehkan satu periode dan tidak bisa dipilih lagi pada periode selanjutnya.

Usulan fatwa tersebut akan dibawa dan dibahas bersama dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang digelar 25-28 November 2020, di Jakarta.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas