Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

1 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Pendidikan, JPPI Sebut Program 'Merdeka Belajar' Produk Gagal

Ubaid Matraji memberikan penilaian terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang pendidikan.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in 1 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Pendidikan, JPPI Sebut Program 'Merdeka Belajar' Produk Gagal
Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas dan melihat persiapan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 di Indonesia pada tahun 2021 mendatang. Dalam rapat yang digelar melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 20 Oktober 2020 tersebut, Presiden meminta laporan perkembangan kesiapan penyelenggaraan acara tersebut. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji memberikan penilaian terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang pendidikan.

Ubaid menyoroti kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Menurut Ubaid, kebijakan Merdeka Belajar menunjukan banyak masalah sejak awal diluncurkan.

"Merdeka Belajar adalah produk kebijakan gagal karena dari awal sudah bermasalah," ucap Ubaid kepada Tribunnews.com, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf, Utang Luar Negeri Menggelembung Jadi 402 Miliar Dolar AS

Ubaid mengungkapkan permasalahan tersebut dimulai dari namanya yang ternyata menjadi merek dagang milik perusahaan swasta. 

Selain itu, kebijakan Kemendikbud melarang demonstrasi juga dianggap tidak sejalan dengan jargon Merdeka Belajar.

Polemik Program Organisasi Penggerak yang ditolak oleh beberapa ormas dan persatuan guru juga menjadi catatan bagi JPPI.

Berita Rekomendasi

"Merdeka belajar di sekolah juga belum membawa dampak apa-apa bagi perbaikan tata kelola sekolah yang inklusif dan pemerataan mutu sekolah," ungkap Ubaid.

Ubaid meminta pemerintah segera mengevaluasi program Merdeka Belajar. Menurutnya, Kemendikbud perlu membuat terobosan baru yang lebih baik.

Catatan Ubaid terhadap Merdeka Belajar adalah pentingnya implementasi sebuah kebijakan.

Menurutnya, dalam membuat kebijakan sebaiknya pemerintah memikirkan pelaksanaannya di lapangan.

"Mumpung baru satu tahun sebaiknya ini dievaluasi, dan perlu inovasi dan terobosan-terobosan baru. Juga perlu dipikirkan bahwa kebijakan itu tidak cukup dibuat tapi juga harus dipikirkan soal bagaimana bisa diimplementasikan di lapangan," tutur Ubaid.

Sejauh ini, Ubaid menilai pendidikan di Indonesia jalan di tempat akibat pandemi. Sementara di sisi lain kebijakan pendidikan dari Kemendikbud tidak jelas arahnya.

Dirinya juga menyoroti belum ada kebijakan yang terintegrasi antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas