Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencari aman soal undang-undang Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi situasi,” ujar Ida saat membuka acara Kick-off Tripartite Meeting pada Selasa (20/10/2020) di Jakarta.

Ia mengatakan undang-undang yang digagas Presiden Joko Widodo tersebut bertujuan untuk membuat perubahan yang baik bagi Indonesia.

Baca juga: Terima Lawatan PM Yoshihide Suga, Jokowi Sambut Baik Relokasi Perusahaan Jepang ke Indonesia

“Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi pak Jokowi memilih menjalani risiko itu," kata Ida

Ida menjelaskan pada periode kedua sebagai Presiden, Jokowi sebenarnya bisa memilih untuk tenang-tenang saja menjalankan pemerintahannya.

Serta, tidak membuat terobosan yang mengubah secara signifikan banyak hal.

Baca juga: Polisi Bongkar Sosok di Balik Akun Provokasi Kerusuhan Demo Cipta Kerja, 3 Anak STM Diciduk

"Tapi beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua. Bukannya cari aman," kata Ida.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog.

"Jadi mari kita follow-up legacy ini dengan semangat berdialog. Kita jangan pakai prinsip pokok'e. Repot kalau pakai pokok'e. Namanya dialog ya tidak bisa 100% aspirasi pekerja dan pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan," kata Ida.

Baca juga: Massa Aksi GSBI Ramaikan Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Kick-Off the Tripartite Meeting yang dilaksanakan di Jakarta mengangkat tema“Pembahasan Peraturan Pelaksana Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja” Selasa (20/10/2020).

Kegiatan ini merupakan sirene dimulainya dialog pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja yang melibatkan perwakilan Serikat pekerja/buruh (SP/SB), Apindo/Kadin, serta pemerintah.

Sekiranya ada 4 yang telah disiapkan Kemnaker, yakni RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Kegiatan ini dihadiri oleh ketua umum APINDO, Haryadi Sukamdani dan Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai. Juga perwakilan serikat lainnya yaitu K-Sarbumusi, Federasi SP BUN, F-Kahutindo, beberapa SP/SB yang mengikuti secara virtual.