Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Realisasi NPHD Dinilai Macet, Mendagri Tegur Kota Bandar Lampung

Tito mengatakan dirinya sering menegur kota Bandar Lampung karena tidak segera menyelesaikan NPHD-nya, padahal penyelenggaraan Pilkada semakin dekat.

Realisasi NPHD Dinilai Macet, Mendagri Tegur Kota Bandar Lampung
Dok Kemendagri
Mendagri Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers di Istana, Jakarta Senin, (19/10/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegur kota Bandar Lampung karena belum menyelesaikan realisasi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2020.

Tito mengatakan dirinya sering menegur kota Bandar Lampung karena tidak segera menyelesaikan NPHD-nya, padahal penyelenggaraan Pilkada semakin dekat.

"Saya melihat kota Bandar Lampung paling macet, saya juga tidak tau kenapa. Setiap rapat perasaan saya yang paling banyak saya tegur Bandar Lampung," ujar Tito dalam webinar nasional Pilkada Berintegritas, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Libur Panjang, Mendagri Sarankan Warga Beres-beres Rumah, Tak Perlu Pergi Liburan

Pilkada Serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Mendagri menjelaskan anggaran Pilkada Serentak satu di antaranya di dukung dari APBD, dengan naskah perjanjian hibah daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan.

Hingga hari ini realisasi NPHD disebutnya sudah hampir mencapai 100 persen, meskipun masih ada daerah yang belum menyelesaikan pembayaran.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian : Kerawanan Covid-19 Mungkin Terjadi di Tempat Wisata

"Saya minta Dirjen Keuangan Daerah, pak Ardian mendorong daerah lain yang belum menuntaskan sampai 100 persen, supaya tidak ada beban kepada KPU, Bawaslu maupun aparat keamanan," ujar Tito

Disebutkannya bahwa realisasi terhadap KPU telah mencapai 99,58 persen atau total mencapai Rp 10,2 triliun.

Sedangkan realisasi untuk Bawaslu mencapai Rp 3,4 triliun atau 99,61 persen.

kemudian untuk keamanan telah mencapai Rp 1,2 triliun atau 83,77 persen

"Tolong PJ nya segera dituntaskan. Daripada kami minta Irjen periksa kesana," ujarnya.

Baca juga: Menteri Tito: UU Cipta Kerja Mudahkan Masyarakat Buka Usaha, Pemda Diminta Permudah Izin

Tak lupa, mantan Kapolri itu mengingatkan agar Pilkada terjaga dari berbagai macam kerawanan pelanggaran termasuk pelanggaran tindak pidana korupsi.

Termasuk menjaga Pilkada dari kerawanan yang bersifat pandemi agar tidak menjadi media penularan.

"Untuk bisa menyukseskan Pilkada, itu merupakan kerja orkestra dari sejumlah elemen," kata Mendagri dalam webinar nasional Pilkada Berintegritas, Selasa (20/10/2020).

Ikuti kami di
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas