Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Peneliti LIPI: Hasilnya Belum Optimal dan Problematik
Satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dinilai masih belum menunjukkan kinerja yang optimal.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dinilai masih belum menunjukkan kinerja yang optimal.
Hal tersebut disampaikan Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Aisah Putri Budiarti dalam webinar Setahun Jokowi-Maruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi, seperti disiarkan di Channel Youtube Para Syndicate, Selasa (20/10/2020).
"Bila merujuk pada lima prioritas pemerintah, maka satu tahun ini belum ada hasil optimal. Mungkin karena baru satu tahun, kemudian menghadapi pandemi Covid-19 yang begitu menyulitkan. Jadi hasilnya belum optimal. Kalau pun ada hasilnya itu pun problematik," ujar Aisah Putri Budiarti.
Baca juga: Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Resmi PM Jepang Yoshihide Suga di Istana Bogor
Dari lima prioritas pemerintah, dia menilai, mengenai pembangunan sumber daya manusia masih belum optimal.
Untuk prioritas ini, pemerintah menggadang-gadang program Kartu Pra Kerja.
Namun, kata dia, program ini malah memunculkan promblematik sejak dari awal diluncurkan pemerintah.
"Tapi ternyata Kartu Pra Kerja sampai implementasinya problematik sekali. KPK juga mengkritisi. Bahkan setelah ada aturan baru yang dikeluarkan presiden, ternyata masih banyak problem mulai dari sasaran, konten, bahkan isu terakhir terkait adanya joki di Kartu Pra Kerja. Ini juga menjadi masalah dalqm kartu pra kerja," jelasnya.
Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf Amin: Isu Terorisme dan Separatisme Masih Jadi Isu Besar
"Ini menunjukkan upaya sudah ada tapi masih problematik," lanjutnya.
Kedua, lanjut dia, prioritas pembangunan infrastruktur.
"Dari lima prioritas pemerintah, pembangunan infrastruktur ini yang paling konsisten dan ada hasilnya kelihatan karena fisik," ujarnya.
Hal ini kata dia, sejalan dengan penyerapan anggaran paling besar di dua kementerian yakni PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Baca juga: Catatan Ekonom 1 Tahun Jokowi-Maruf: Penanganan Covid-19 Masih Penuh Masalah
"Ini yang paling baik, meskipun capaiannya masih belum optimal menjelang akhir tahun," jelasnya.
Ketiga, terkait keinginan pemerintah untuk menyederhanakan regulasi.
Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi perhatian.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.