TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle (perombakan) kabinet kembali mencuat pada 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Reshuffle mengemuka karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi tidak maksimal bekerja.

Hasil survei Litbang Kompas yang dilansir, Selasa (20/102020) kemarin, menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir. 

Isu reshuffle kabinet sebelumnya juga pernah mencuat saat kabinet pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.

Namun saat itu, Jokowi tidak melakukan perombakan kabinet pemerintahannya.

Baca juga: 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Survei Litbang Kompas: 46,3% Responden Tak Puas, 39,7% Puas

Kinerja menteri buruk

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Aisah Putri Budiarti menyoroti buruknya koordinasi di tingkat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam satu tahun ini.

Aisah pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya di tingkat eksekutif.

"Kalau diperlukan reshuffle itu wajar dan sah-sah saja, justru perlu dilakukan jika tidak memiliki kapasitas yang memumpuni," papar Aisah dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Aisah menjelaskan, evaluasi tersebut tidak hanya pada individu menterinya saja, tetapi perlu mengatasi persoalan sistem kabinetnya atau sistem kerjanya selama ini.

"Antara menteri satu dengan menteri lainnya suka tidak sama, misalnya saat dilarang pulang kampung. Ini problem koodinasi yang harus dipecahkan, agar empat tahun ke depan lebih efektif bekerja," papar Aisah.

Aisah juga melihat beberapa menteri tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) secara maksimal dalam satu tahun ini.

"Setengah dari menteri juga tidak memiliki latar belakang dekat dengan birokrasi pemerintahan. Ini pastinya menyulitkan untuk bekerja," ucapnya.

Kata relawan Jokowi