Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

1 Tahun Pemerintahan Jokowi, Isu Reshuffle Kabinet Menyeruak Lagi

Reshuffle mengemuka karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi tidak maksimal bekerja.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in 1 Tahun Pemerintahan Jokowi, Isu Reshuffle Kabinet Menyeruak Lagi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko WIdodo berjalan bersama sejumlah Menteri Kabinet kerja dan para duta besar seusai mengikuti peresmian pembukaan rapat kerja kepala perwakilan RI dengan Kemenlu di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Presiden Joko Widodo meminta para duta besar dan perwakilan RI di luar negeri melakukan diplomasi ekonomi karena diperlukan oleh Indonesia saat ini. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Projo melihat kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak maksimal di tengah tantangan pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan krisis ini harus ditangani dengan kerja ekstra keras, disertai dengan kecepatan dan akurasi tinggi dari kabinet Indonesia Maju.

"Projo melihat kinerja Kabinet tidak maksimal, kurang greget," katanya, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Berikut Daftar Janji-janji Jokowi dalam Bingkai Visi Indonesia

Setahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo dihadapkan pada ujian berat. 

Kondisi ini seharusnya dimaknai sebagai peluang bagi Kabinet untuk menunjukkan militansi dengan gebrakan yang extraordinary untuk mengatasi keadaan.

Projo mengingatkan bahwa hasil survei terbaru tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kurang menggembirakan.

Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja kabinet dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Berita Rekomendasi

Projo menilai kerja-kerja extraordinary jajaran kabinet seperti harapan Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya dilakukan.

Kata Politisi PPP

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai reshuffle kabinet belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintah. 

"Kalau soal reshufle, menurut hemat PPP belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintahan jika pandemi Covid-19-nya belum bisa terkendali," ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/10/2020).

Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). (KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)

Akan tetapi, Arsul melihat ketidakpuasan publik dapat diperbaiki jika pemerintah segera melaksanakan vaksinasi Covid-19. 

Karenanya, PPP meminta kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19, termasuk memastikan bahwa vaksinasi atas Covid dapat segera dilaksanakan seperti yang sudah disampaikan pemerintah sendiri. 

"Keberhasilan vaksinasi itu akan turut menentukan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan," kata dia. 

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas