Totalnya ada Rp 2.400 Triliun, sedangkan sekarang sudah mencapai hampir Rp 6.000 Triliun. 

"Utang sudah 4 kali lebih jumlahnya dari pendapatan negara ini, dan ini benar-benar memerlukan perhatian yang sangat serius, karena dibalik utang yang sangat tinggi ternyata cadangan devisa tidak meningkat jadi kurs rupiah akan tertekan," ujarnya.

Sementara itu diberitakan Tribunnews.com sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Projo juga turut serta memberikan suaranya untuk satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Projo melihat kinerja Kabinet tidak maksimal, kurang greget," kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Selasa (20/10/2020).

Setahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo dihadapkan pada ujian berat. 

Kondisi ini seharusnya dimaknai sebagai peluang bagi Kabinet untuk menunjukkan militansi dengan gebrakan yang extraordinary untuk mengatasi keadaan.

Projo mengingatkan bahwa hasil survei terbaru tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kurang menggembirakan.

Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja kabinet dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Projo menilai kerja-kerja extraordinary jajaran kabinet seperti harapan Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya dilakukan.

"Presiden belum merevisi penilaiannya bahwa kinerja sejumlah menteri pada masa pandemi ini tidak extraordinary," kata Handoko.

Projo sebagai ormas pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo mengharapkan ketegasan, kecepatan kerja, serta ketepatan komunikasi publik dari para anggota Kabinet Indonesia Maju.

Untuk itu para menteri diminta fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat supaya segera bebas dari kungkungan pandemi Covid-19 dan bangkit dari resesi.

"Jangan ada kepentingan selain kepentingan seluruh bangsa dan rakyat. Jangan khianati kepercayaan Rakyat kepada Jokowi," ujarnya. 

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 1 Tahun Pemerintahan Jokowi, Projo Sebut Kinerja Kabinet Tidak Maksimal

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Lusius Genik Ndau Lendong)