Satu hal lagi yang penting, bahwa kemiskinan dan ketidakadilan sosial di tanah Papua tidak disebabkan oleh faktor tunggal.

"Saya justru melihat peran pemerintah daerah sangat besar dalam mereproduksi kemiskinan structural di Papua. Mereka menghabiskan dana otonomi khusus untuk pribadi, dan tidak peduli dengan pembangunan rakyat Papua," kata Boni.

Boni juga meminta, BPK dan KPK harus lebih tegas dalam menangani korupsi di Papua. Korupsi adalah sumber penyakit di Papua yang menyebabkan rakyat miskin.

Pemerintahan Jokowi sudah melakukan banyak hal untuk Papua, terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi prasyarat adanya pembangunan ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Perhatian Jokowi untuk Papua luar biasa besar.

Tetapi selalu saja ada yang memanfaatkan isu Papua sebagai dagangan politik.

"Pemerintah daerah harus betul-betul disorot dan diawasi. Ada kepala daerah yang merawat kelompok separatis di sana. Pemekaran propinsi Papua suatu keharusan, selain untuk mempercepat akselerasi pembangunan, juga untuk memutus mata rantai 'bisnis konflik' yang dimainkan oleh elite lokal di Papua," jelasnya.