Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Komunikasi Universitas Bakrie Algooth Putranto mengatakan hanya 25,4% mahasiswa yang setuju Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan.

Hasil jejak pendapat itu dilakukan mahasiswa Kelas Komunikasi Politik Peminatan Jurnalistik dan Media Massa Universitas Bakrie pada 224 mahasiswa dari 54 kampus di 22 kota yang mengadakan Pilkada, mulai dari Medan hingga Manokwari, sejak 29 September-9 Oktober 2020

"Mayoritas mahasiswa menjawab tidak setuju Pilkada diselenggarakan atau sebanyak 74,6%. Hanya 25,4% yang setuju Pilkada tetap dilaksanakan," ujar Algooth, dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Hasil Jajak Pendapat: 81,8% Mahasiswa Sarankan Pilkada 2020 Diundur

Algooth mengatakan mahasiswa yang setuju Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan memiliki beragam alasan.

Namun, alasan terbanyak dikarenakan Pilkada memberikan kepastian adanya pemimpin daerah.

"Alasan terbanyak mahasiswa setuju dilakukan pilkada serentak itu 37% karena Pilkada memberikan kepastian adanya pemimpin daerah," kata dia.

Disusul kemudian, mahasiswa berpikir pelaksanaan Pilkada sama dengan menjaga hak konstitusi pemilih (28,3%).

Baca juga: 74,6% Mahasiswa Tak Setuju Pilkada 2020 Diselenggarakan: Takut Memperbesar Jumlah Kasus Covid-19 

Sementara 24,1% mahasiswa beralasan Pilkada perlu dilaksanakan karena merupakan keputusan pemerintah.

Di sisi lain, Algooth juga mengemukakan ada 3,7% mahasiswa menilai tak diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 dapat menghilangkan anggaran Pilkada.

Baca juga: Survei: 64,3% Mahasiswa Nilai Pemerintah Tidak Tegas Mengenai Pilkada Serentak 2020

"3,7% mahasiswa beralasan penundaan pilkada akan menyebabkan hilangnya anggaran Pilkada," kata dia.

Lebih lanjut, Algooth mengungkap mahasiswa yang setuju menyelenggarakanPpilkada menyarankan agar pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat dan sanksi keras bagi pelanggarnya.

Saran tersebut terlantar dari 87% mahasiswa.

Sementara sisanya menyarankan kampanye agar dilaksanakan secara daring (7,4%) dan penyelenggaraan pilkada dilakukan di wilayah yang bebas Covid-19 (5,4%).

"Beberapa saran lain untuk menyelenggarakan pilkada serentak dari mahasiswa antara lain penyelenggaraan Pilkada harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan sanksi yang keras (87%), kampanye daring (7,4%), hingga xilakukan di wilayah yang bebas Covid-19 (5,4%)," katanya.

Diketahui, pengedaran kuisoner dalam jejak pendapat yang dilakukan Mahasiswa Kelas Komunikasi Politik Peminatan Jurnalistik dan Media Massa Universitas Bakrie dilakukan secara elektronik dan bergulir.

Hal ini sekaligus untuk melihat ciri khas jejaring pergaulan generasi Z yang cenderung lebih luas dibanding generasi X dan Y berkat adanya media sosial.

Adapun mayoritas responden berusia 19-20 tahun (51,2%) dengan rincian responden didominasi oleh perempuan sebesar 56,3% dan laki-laki sebesar 43,8%.