TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, hadirnya gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa hingga buruh merupakan hal yang patut disambut positif.

Menurut Fadli, gerakan masyarakat sipil ini telah menggantikan fungsi DPR yang kini tak lagi bisa mengontrol pemerintah.

"Bahwa masih perlu (gerakan) civil society dan gerakan mahasiswa sebagai alat kontrol. Ketika terutama parlemen tidak mampu lagi menjadi semacam institusi yang melakukan check and balances," kata Fadli dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: 10.000 Buruh Kembali Demo di Istana, Polisi Siapkan 8.000 Personel hingga Pengalihan Arus Lalin

Fadli berpendapat, saat ini DPR seolah telah menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif.

Sebabnya, partai koalisi pemerintah mendominasi fraksi-fraksi di DPR.

Padahal, dia mengatakan fraksi-fraksi di DPR semestinya tetap mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

"Sekarang oposisi menjadi minoritas, sehingga kamar legislatif itu tidak menjadi channel perjuangan rakyat. Ini yang saya lihat jadi lebih berat-lah di sana," ucapnya.

Anggota DPR itu menilai, saat ini ada kecenderungan lahirnya kembali pemerintahan otoriter.

Menurut Fadli, kekuatan oligarki mulai tampak di lingkaran kekuasaan.

Karena itu, Fadli mendukung penuh gerakan-gerakan masyarakat sipil yang mengkritik jalannya roda pemerintahan.

Dalam konteks saat ini yaitu penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Ia pun meminta pemerintah tidak meresponsnya dengan cara-cara represif.

"Fungsi yang tidak jalan inilah yang menurut saya diambil alih baik oleh gerakan mahasiswa maupun gerakan buruh, dan gerakan-gerakan lain yang turut jalan. Bahkan pelajar ya. Menurut saya itu satu hal yang positif bagi demokrasi kita," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Datang Kampanye, Ahok Malah Mau Gusur Warga di Bantaran Kali Kebagusan"