TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berjalan sukses mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW mencatat misi penegakan hukum yang diusung oleh Jokowi dan Maruf Amin saat mengikuti kontestasi politik tidak pernah terealisasi, khususnya keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi masih menjadi problematika tersendiri.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengharapkan pemerintah tidak alergi dan apriori terhadap setiap kritik dan masukan yang datang.

"Saya berharap Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin tidak alergi dan apriori terhadap setiap kritik dan masukan. Saya yakin Beliau negarawan yang selalu terbuka dengan setiap kritik dan masukan," ujar Didik, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Sebut Jokowi-Maruf Sukses Kebiri KPK, Nasdem: Mungkin ICW Hanya Lihat Banyak Koruptor yang Ditangkap

Menurutnya kritik yang konstruktif seperti yang dilakukan oleh ICW sangat diperlukan dalam rangka memastikan partisipasi publik sebagai bagian pengawasan publik.

Pun demikian untuk memastikan KPK sebagai institusi penegak hukum pemberantasan korupsi tetap kuat dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dari berbagai kritik dan masukan itu, Didik menilai pemerintah bisa melakukan evaluasi yang mendalam dan utuh terkait dengan pengelolaan anggaran baik di tingkat pusat dan di daerah.

"Dengan segala resources yang dimiliki presiden, harusnya sangat mudah memotret itu semua. Dengan demikian, Presiden akan punya landasan kuat dan road map yang terukur, terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," kata dia.

Di sisi lain, Didik mengatakan melihat KPK berikhtiar untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan berbagai cara dan metode.

Apalagi, pikirku Demokrat itu berpandangan pemberantasan korupsi bukan hanya dinilai dari berapa banyak orang yang ditindak dan ditangkap saja.

Melainkan upaya pencegahan dengan berbagai cara untuk memastikan potensi lost keuangan negara dan mempersempit ruang gerak setiap orang yang punya niat korupsi.

"Semakin baik dan transparan sistem yang dibangun, yang tidak mudah dijebol, diakali, diperdayai oleh koruptor sangat penting," jelas Didik.

Didik juga menegaskan tengah menunggu terobosan-terobosan besar dan baru dari KPK dan Pemerintah sebagai pengelola dan pengguna anggaran mampu membangun sistem yang utuh dan transparan, serta responsif terhadap potensi perilaku korup.

"Saya meyakini sistem yang baik dan penegakan hukum yang terukur, serta political will pemerintah yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi akan memastikan korupsi bisa diminimalisir dan dihentikan," tandasnya.