TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berjalan sukses mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW mencatat misi penegakan hukum yang diusung oleh Jokowi dan Maruf Amin saat mengikuti kontestasi politik tidak pernah terealisasi, khususnya keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi masih menjadi problematika tersendiri.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku tak sependapat.

Sahroni berpendapat ICW mungkin hanya melihat berdasarkan berapa banyak koruptor yang ditangkap oleh KPK.

"Saya rasa nggak begitu. Mungkin ICW hanya melihat kinerja KPK dari berapa banyak koruptor yang ditangkap," ujar Sahroni, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: ICW Sebut 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin Sukses Mengebiri KPK

Padahal, kata Sahroni, semua pihak sepakat bahwa yang harus digenjot oleh KPK adalah fungsi pencegahan atau bagaimana orang tidak bisa leluasa lagi melakukan korupsi.

"KPK saya lihat makin ke sini makin proaktif masuk ke banyak lini di pemerintahan, untuk mengawasi dan memastikan sistem yang tak bercelah untuk melakukan korupsi," kata dia.

Politikus Nasdem tersebut menegaskan fungsi pengawasan yang ketat tentu akan membuat kasus operasi tangkap tangan (OTT) tentu berkurang.

Karenanya, Sahroni mengatakan KPK justru lebih efektif karena mengutamakan pencegahan dalam menyelamatkan uang negara.

"Kalau dengan fungsi pengawasan yang ketat ini orang-orang jadi susah korupsi, ya otomatis kasus OTT juga berkurang kan," jelasnya.

"Jadi saya rasa kita harus melihat hal ini dengan lebih holistik. KPK justru lebih efektif dengan mengutamakan pencegahan untuk selamatkan uang negara," tandas Sahroni.

Sebelumnya diberitakan, pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin memasuki periode satu tahun setelah dilantik untuk periode kedua.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, misi penegakan hukum yang diusung oleh Jokowi dan Maruf Amin saat mengikuti kontestasi politik tidak pernah terealisasi, khususnya keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi masih menjadi problematika tersendiri.

"Kebijakan yang diambil oleh Presiden selama kurun waktu satu tahun terakhir hanya berfokus pada investasi dan mengabaikan penegakan hukum," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (21/10/2020).