TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembahasan calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menguat pasca Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mendeklarasikan diri untuk maju dalam Muktamar PPP yang rencananya digelar Desember mendatang.

Salah satu nama yang muncul tak lain adalah kader Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Hal ini dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi.

"Iya, yang nyebut nama Sandiaga Uno ada beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC). Bukan saya tapi yang mengusulkan," ujar Baidowi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Muktamar PPP Digelar Pertengahan Desember, Rencana di Makassar

Baidowi sendiri tak mengungkap DPC mana yang mengusulkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk menjadi ketua umum PPP.

Hanya saja jika merujuk pada AD/ART PPP, Baidowi menegaskan calon ketua umum haruslah sudah satu periode berada di DPP atau DPW dari PPP.

Lalu bagaimana peluang Sandiaga untuk jadi ketum PPP mengingat dia bukan kader PPP melainkan elite Gerindra?

"Apakah bisa? Kalau merujuk AD/ART maka ketum harus sudah satu periode di DPP atau DPW. Namun, AD/ART juga bisa diubah di Muktamar, makanya semua tergantung muktamirin," kata Baidowi.

Namun demikian Baidowi menganggap isu pencalonan Sandiaga sebagai ketua umum PPP yang mengemuka tidaklah cukup serius.

"Isu pencalonan Sandiaga hanya terlontar dalam obrolan informal yang itu tidak cukup serius. Kenapa kami sebut tidak cukup serius? Karena tidak dibarengi langkah-langkah politik konkrit," ujar Baidowi.

Langkah politik konkrit yang dimaksud Baidowi adalah jika ingin menjadi ketua umum PPP maka harus berada satu periode di DPP ataupun DPW partai tersebut.

Hal itu, kata Baidowi, tertera dalam AD/ART dari partai berlambang Ka'bah tersebut. Apalagi Sandiaga saat ini juga masih terdaftar sebagai kader Partai Gerindra.

"Artinya kalau di PPP, untuk menjadi ketua umum tidak cukup hanya punya KTA (kartu tanda anggota), tapi harus pernah menjadi pengurus DPP atau DPW selama satu periode penuh," kata Baidowi.