TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini penguatan keuangan syariah di Indonesia dapat membantu memulihkan ekonomi nasional.

"Saya memiliki keyakinan bahwa berbagai kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah dan para pelaku usaha di bidang keuangan syariah baik yang bersifat komersial (commercial finance) maupun keuangan sosial (social finance) memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dan berperan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ma'ruf, dalam webinar 'Potensi Ekonomi Syariah Pasca Pandemi: Peran Sektor Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi', Selasa (27/10/2020).

Ma'ruf mengatakan keuangan syariah di Indonesia memiliki ekosistem yang relatif lengkap, mulai dari peraturan perundang-undangan, regulator, pelaku usaha dan masyarakat.

Namun dalam implementasinya, kata dia, peran lembaga keuangan syariah besar yang dapat menjadi jangkar bagi lembaga keuangan syariah lainnya serta keberadaan lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga yang melayani masyarakat paling bawah, masih belum optimal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan dan kebijakan, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha di bidang keuangan syariah untuk memperkuat sistem ini.

Baca juga: Wapres Minta Hilangkan Ego Sektoral demi Mewujudkan Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting

Baca juga: Wapres Maruf Sebut Pemerintah Serius soal Bangun Pesantren sebagai Pusat Ekonomi Syariah

Untuk saat ini, Ma'ruf menjelaskan bahwa sebagai upaya nyata memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global, pemerintah telah memulai proses penggabungan tiga bank syariah yang dimiliki oleh HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), yaitu yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.

“Dengan telah ditanda-tanganinya CMA (Conditional Merger Agreement) maka bank syariah baru ini diharapkan dapat beroperasi penuh pada Februari 2021. Dengan bergabungnya ketiga bank syariah tersebut, maka bank syariah yang baru diharapkan akan mampu bersaing secara kompetitif di tingkat global,” ungkap dia.

Terkait lembaga keuangan ultra mikro, Ma'ruf menambahkan pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memperluas dan menambah pendirian Bank Wakaf Mikro yang akan melayani kalangan usaha sangat kecil dan membutuhkan modal di bawah Rp3 juta.

Baca juga: Maruf Ingin Peradilan Agama Diperkuat dalam Penanganan Perkara Ekonomi Syariah

Sementara, kalangan usaha kecil di atas nilai Rp3 juta, akan dilayani oleh Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan koperasi syariah.

Di samping itu, pemerintah akan melakukan intervensi-intervensi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang ada dalam Kementerian Koperasi dan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) syariah yang ada di bank-bank syariah, baik untuk usaha mikro, kecil maupun menengah.

“Dengan berbagai kebijakan tersebut, tidak ada alasan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa rencana merger (penggabungan) beberapa bank syariah milik pemerintah akan menutup akses UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam mendapatkan permodalan. Justru pemerintah menyiapkan ekosistem keuangan syariah yang lengkap, mulai A sampai Z, yang dapat menjangkau mulai dari yang paling kecil atau ultra mikro, kecil, sedang sampai ke yang besar,” kata Ma'ruf.

Di sisi dana sosial, Wapres menjelaskan sampai saat ini Indonesia belum dapat mengonversi potensi besar dana sosial yang sesungguhnya dapat menjadi sebuah kekuatan finansial alternatif yang dapat menopang aspek fiskal untuk kesejahteraan umat di Indonesia.

Baca juga: Setahun Jabat Presiden-Wapres, Kekayaan Jokowi-Maruf Amin Bertambah, Ini Daftarnya

Untuk itu, kata dia, akan dilakukan gerakan inovatif dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk nantinya pengelolaannya dapat dialokasikan untuk membiayai program-program sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya meyakini, zakat, infak, _shadaqah_ dan wakaf apabila ditangani dengan serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan umat Islam di Indonesia,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Ma'ruf berpesan kepada peserta webinar dan pihak-pihak terkait untuk terus menggaungkan dan mengimplementasikan konsep ekonomi dan keuangan syariah sehingga dapat berjalan optimal.

“Saya harapkan agar kita semua senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia agar terus berkembang dan mencapai potensinya,” pungkasnya.