TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI, menyatakan kalau misi BUMN dalam pelayanan publik berubah menjadi politik balas budi.

Selain dari barisan pendukung atau relawan Presiden saat Pilpres, beberapa unsur komisaris perusahaan negara berasal dari Polri dan TNI, purnawirawan, dan pejabat eselon instansi pemerintah.

Alamsyah mencatat setidaknya ada 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan.

Selain itu, terdapat temuan 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019.

“Yang tadinya argumen politik misi, mengawal misi pelayanan publik di BUMN, berubah menjadi politik balas budi dan ini mencemaskan menurut Ombudsman.

Baca juga: 5 Relawan Jokowi yang Kini Jabat Komisaris BUMN, hingga Ombudsman Singgung Soal Politik Balas Budi

Motif ini bisa berkembang kemana-mana nanti sebelum menjadi kanker kami berharap agar dilakukan limitasi,” kata Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

Terkini, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ulin Ni’am Yusron alias Ulin Yusron sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Selama ini Ulin dikenal sebagai salah pegiat media sosial sekaligus relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu.

Penunjukan Ulin sebagai komisaris independen pada perusahaan pelat merah itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : SK-319/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Nasional.

Baca juga: Profil Dee Kartika, Bos Jasmev dan Relawan Jokowi yang Diangkat Erick Thohir Jadi Komisaris BUMN

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebut, penunjukkan Ulin Yusron sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) merupakan bentuk imbal jasa Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, Ulin yang merupakan pegiat media sosial, menjadi relawan Jokowi di Pilpres 2019.Jabatan komisaris BUMN yang diberikan ke Ulin, menurut Ujang, adalah bentuk terima kasih Presiden.

"Bentuk imbal jasa atau kompensasi atas kesuksesan Ulin mengawal pemberitaan Jokowi di Pilpres," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (26/10) lalu.

Baca juga: Tak Hanya Ulin Yusron, Ini Daftar Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

"Ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi ke Ulin, harganya itu ya komisaris. Sebagai bentuk terima kasih telah menjadi bagian dari skrup pemenangan di Pilpres," tuturnya.

Ujang mengatakan, ketika seorang relawan memperjuangkan kemenangan calon pemimpin, ada timbali balik. Salah satunya diwujudkan dengan pemberian jabatan komisaris BUMN.