Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Angelo Wake Kako mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Angelo, pembangunan yang diklaim sebagai destinasi wisata super premium tersebut berpotensi memusnahkan komodo dari habitatnya. Terutama karena hilangnya keaslian kawasan yang selama ini telah nyaman dan cocok dengan kehidupan komodo.

"Itu komodo hidupnya di alam terbuka dan tidak pernah membutuhkan bangunan mewah atau ber-AC di sekitarnya. Sehingga konsep pembangunan yang saat ini mulai dijalankan seperti di Pulau Rinca dapat merusak lingkungan dan komodo sendiri akan musnah dari habitatnya," ujar Angelo, dalam keterangannya, Jumat (30/10/2020).

Baca juga: Jumlah Komodo di TNK Berjumlah 3.022 Ekor

Angelo juga menyoroti sejumlah kunjungan kerja Jokowi ke NTT, terakhir pada 1 Oktober silam. Menurutnya kunjungan kerja Jokowi ke NTT yang sebagian besar difokuskan di Labuan Bajo dinilai hanya untuk melapangkan kepentingan bisnis pemodal besar.

Hal itu, kata dia, karena sebagian besar konsep pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo belum menyentuh pariwisata berbasis komunitas untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lokal NTT sendiri.

"Masa pak Jokowi sering turun ke NTT tetapi tidak mampu membaca pikiran dan suasana batin Masyarakat NTT, ini saatnya untuk pikirkan ulang konsep pengembangan Taman Nasiona Komodo yang lebih ekologis," kata dia.

"Komodo ini tidak hanya menjadi kebanggaan warga Nusa Tenggara Timur tapi juga kebanggaan bagi dunia. Dan Jokowi harus bertanggungjawab apabila kelak komodo itu sirna dari habitatnya," imbuhnya.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tetap Ingin Modernisasi Pulau Rinca Komodo

Lebih lanjut, Angelo juga mengkiritik kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan konsep KSPN Labuan Bajo yang tidak melihat secara komprehensif NTT secara lebih luas. Terlebih terkait dengan arus distribusi barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan pasar yang besar di Labuan Bajo saat ini dan di masa yang akan datang.

"Coba dibuka datanya, berapa banyak kebutuhan pangan, misalnya di Labuan Bajo yang diambil dari wilayah NTT? Jangan sampai NTT hanya punya nama, tapi yang mendapat keuntungan besar dari Multi Plier Effectnya Labuan Bajo itu daerah lain, itu yang tidak boleh," kata dia.

"Dan itu tugasnya Pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus duduk bersama membahas ini. Harus ada unsur memaksa dari pemerintah kepada investor siapapun yang hendak berinvestasi di Labuan Bajo untuk membina dan memberdayakan masyarakat lokal NTT dan menjadikan mereka sebagai supplier kebutuhan pangan," tandasnya.

Baca juga: Menteri Basuki Sebut Proyek Penataan Kawasan Pulau Rinca Tetap Lindungi Habitat Komodo

Untuk diketahui, pembangunan wisata premium Taman Nasional Komodo ditargetkan rampung pada akhir 2020 dan 2021.

Target yang tergolong cepat itu dikarenakan Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah agenda internasional G-20 dan ASEAN Summit 2023 mendatang.

Alasan Pemerintah Tetap Ingin Modernisasi Pulau Rinca Komodo

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan progres pembangunan sarana dan prasarana wisata di Pulau Rinca TN Komodo telah mematuhi kaidah konservasi dan akan rampung pada bulan Juni 2021.

Pemerintah beralasan pembangunan tersebut, sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan komodo dan habitat alaminya.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno menyebut jumlah populasi biawak komodo di Lembah Loh Buaya relatif stabil bahkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Total jumlah biawak komodo pada 2018 sebanyak 2.897 individu dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 3.022 individu atau bertambah 125 individu.

Konsentrasi populasinya berada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Hanya sebanyak 7 individu di Pulau Padar, 69 individu di Gili Motang, dan 91 individu di Nusa Kode.

"Populasi biawak komodo di Lembah Loh Buaya adalah 5% dari populasi di Pulau Rinca atau sekitar 66 ekor. Bahkan populasi biawak komodo di Lembah Loh Buaya selama 17 tahun terakhir relatif stabil dengan kecenderungan sedikit meningkat di 5 tahun terakhir,” papar Wiratno, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Diprotes, Progres Jurrasic Park Komodo Terus Jalan Target Rampung Juni 2021

Untuk diketahui, Taman Nasional Komodo (TNK) yang ditunjuk pada tahun 1980 memiliki label global, sebagai Cagar Biosfer (1977) dan Warisan Dunia (1991) oleh UNESCO, memiliki luas 173.300 Ha, terdiri dari 58.449 Ha (33,76%) daratan dan 114.801 Ha (66,24%) perairan.

Dari luas tersebut, ditetapkan Zona Pemanfaatan Wisata Daratan 824 Ha (0,4%) dan Zona Pemanfaatan Wisata Bahari 1.584 Ha (0,95%).

"Jadi pengembangan wisata alam sangat dibatasi, hanya pada Zona Pemanfaatan tersebut. Ini prinsip kehati-hatian yang ditetapkan sejak dari perencanaan ruang kelola di TNK," jelasnya.

Aktivitas wisata di TNK selama ini telah menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Sejak ditetapkan sebagai TN hingga saat ini sarana prasarana (sarpras) di TNK terus dikembangkan baik untuk wisata edukasi, maupun penelitian.

Pembangunan sarpras yang sedang dilakukan di Lembah Loh Buaya Pulau Rinca TNK oleh Kementerian PUPR telah mencapai 30% dari rencana yang akan selesai pada Bulan Juni 2021.

"Saat ini penataan tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, dan pembuatan tiang pancang," ungkapnya.

Dari fakta itu Wiratno menyebut bahwa jika dilindungi secara serius dan konsisten, dengan meminimalisasi kontak satwa, maka aktivitas wisata pada kondisi saat ini dinilai tidak membahayakan populasi biawak komodo di areal Lembah Loh Buaya seluas 500 Ha, atau sekitar 2,5% dari luas Pulau Rinca yang mencapai 20.000 Ha.