Tribun

Relawan Jokowi Jadi Pejabat BUMN, Kritik Ombudsman Ditangkis Projo, Berikut Daftar Namanya

Satu per satu para pendukung Presiden Joko Widodo saat mash menjadi calon presiden pada Pemilu 2020 menduduki jabatan di sejumlah BUMN.

Penulis: Hendra Gunawan
zoom-in Relawan Jokowi Jadi Pejabat BUMN, Kritik Ombudsman Ditangkis Projo, Berikut Daftar Namanya
Tribunnews.com/Reynas Abdila
Menteri BUMN sekaligus Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir.   

TRIBUNNEWS.COM -- Satu per satu para pendukung Presiden Joko Widodo saat mash menjadi calon presiden pada Pemilu 2020 menduduki jabatan di sejumlah BUMN.

Selain ada yang dijadikan direktur, mereka juga ada yang diangkat menjadi komisaris di perusahaan pelat merah.

Terbaru, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ulin Ni’am Yusron alias Ulin Yuson sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Selama ini Ulin dikenal sebagai salah pegiat media sosial sekaligus relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu.

Baca juga: Profil Dee Kartika, Bos Jasmev yang Juga Relawan Jokowi, Diangkat Erick Thohir Jadi Komisaris BUMN

Penunjukan Ulin sebagai komisaris independen pada perusahaan pelat merah itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : SK-319/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Nasional.

Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI pun sempat mengingatkan Jokowi.

Ia menyatakan kalau misi BUMN dalam pelayanan publik berubah menjadi politik balas budi.

Selain dari barisan pendukung atau relawan Presiden saat Pilpres, beberapa unsur komisaris perusahaan negara berasal dari Polri dan TNI, purnawirawan, dan pejabat eselon instansi pemerintah.

Alamsyah mencatat setidaknya ada 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan.

Baca juga: 5 Relawan Jokowi yang Kini Jabat Komisaris BUMN, hingga Ombudsman Singgung Soal Politik Balas Budi

Selain itu, terdapat temuan 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019.

“Yang tadinya argumen politik misi, mengawal misi pelayanan publik di BUMN, berubah menjadi politik balas budi dan ini mencemaskan menurut Ombudsman.

Motif ini bisa berkembang kemana-mana nanti sebelum menjadi kanker kami berharap agar dilakukan limitasi,” kata Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

Projo: Mereka memiliki kompetensi

Sementara Ormas PROJO menangkis kritikan Alamsyah.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas