Politik Transaksional di di Pilkada, Megawati Bilang: Semua Ingin Jadi Kepala Daerah, Bayar Dibayar
Megawati Soekarnoputri menyatakan banyak orang yang ingin menjadi kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2020.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan banyak orang yang ingin menjadi kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2020.
Karena itu, transaksi politik dinilai bepotensi besar terjadi demi ambisi menjadi kepala daerah.
"Padahal kalau dia mungkin disuruh di tempat yang sama belum tentu dia bisa. Ini kan persoalan sekarang, semua kepingin jadi kepala daerah, bayar dibayar, aduh gila juga deh," kata Megawati dalam Rakorbidnas Gerakan Menanam Pohon Kepala Daerah PDIP se-Indonesia secara virtual," Sabtu (31/10/2020).
Megawati juga membandingkan kekayaan pribadi kadernya dengan partai lain.
Baca juga: Bawaslu Ingatkan Jajaran Pengawas Daerah Tak Lakukan Pertemuan Tersembunyi dengan Peserta Pilkada
Menurutnya, kekayaan para kader PDIP masih di bawah kader Golkar dan Gerindra.
"Kekayaan dari anggota partai, kita kalau enggak salah masih di bawah Golkar, Gerindra nomor satu. Kekayaan pribadi loh bukan partai. Saya sudah siap deh di-bully, padahal omongan saya ini bener lho buat republik ini," ucap Megawati.
Baca juga: 4 Langkah BKN Mencegah dan Menindak Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020
Presiden Kelima RI itu mengingatkan kadernya untuk menegakkan disiplin partai.
Jika tidak, dipastikan partai akan memberikan peringatan keras.
"Nah dengan menyuruh saja sebenarnya apa? Kok jangan meneng wae tapi enggak dilaksanakan, ngamuk saya. Saya sudah bilang sama Pak Sekjen untuk sampai 2024 ini. Kalau anak anak tidak melakukan instruksi saya, paling tidak dapat peringatan," pungkasnya.