Serikat Buruh akan Layangkan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK Saat Demo Besok
Aksi demo besok di Jakarta maupun daerah, diikuti puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat pekerja akan melayangkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (2/11/2020).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pada saat aksi demo,
serikat pekerja juga akan menyerahkan gugatan uji materiil dan uji formil UU Cipta Kerja ke
Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI AGN dan KSPI.
"Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut,
maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," ujar Said, Minggu
(1/11/2020).
Baca juga: Legislator PKS: Waspada Pasal Karet Dalam UU Cipta Kerja
Terkait aksi demo yang akan dilakukan besok di Jakarta maupun daerah, kata Said, diikuti puluhan
ribu buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN, dan Gekanas.
Untuk wilayah Jabodetak, aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi. Titik kumpul di
Patung Kuda Indosat sekitar pukul 10.30 WIB.
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah
minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said.
Adapun buruh yang akan mengikuti aksi berasal dari berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bogor,
Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon,
Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan,
Sidoarjo, dan Gresik.
Baca juga: Partai Golkar: UU Cipta Kerja Hadir untuk Pulihkan Ekonomi Nasional
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin,
Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.
"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah,
dan konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," papar
Said.
