TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melakukan pemilihan ketua umum pada muktamar ke-IX di Makassar, tanggal 19 hingga 21 Desember 2020.

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan, PPP membuka ruang kepada semua pihak untuk maju menjadi calon ketua umum partai berlambang Ka'bah.

Hingga saat ini, kata Arsul, terdapat empat orang dari internal PPP maju dalam pemilihan ketua umum.

"Pertama Pak Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas), kemudian Pak Mardiono (Anggota Watimpres)," ujar Arsul secara virtual, Jakarta, Senin (2/11/2020).

Selain itu, politikus senior PPP yang pernah menjabat Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowan dan Ketua Fraksi PPP Amir Uskara, turut maju dalam perebutan kursi pucuk pimpinan PPP.

"Lalu ada juga Pak Sandiaga Uno (diusulkan), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim) dan Gus Ipul," ucap Arsul.

Baca juga: Jelang Muktamar IX, PPP Jangan Mengulangi Kesalahan, Ketum Parmusi Layak Jadi Ketua Umum PPP

Arsul menyadari majunya pihak eksternal partai menuai kritikan dari berbagai pihak, namun PPP merupakan partai yang demokratis dan membuka ruang kepada siapapun.

"Meskipun membuka pintu kepada semua orang untuk bisa gabung di PPP, tapi AD/ART kami mengatur bahwa untuk masuk calon ketua umum harus pernah jadi pengurus di tingkat pusat PPP, supaya identitas PPP sebagai partai kader tidak hilang," papar Arsul.

Wakil Ketua Steering Committee Muktamar PPP ke IX, Syaiful mengatakan, pemilihan Ketua Umum PPP dapat dilakukan secara langsung one man one vote dengan satu utusan satu suara atau melalui sistem formatur.

"Dua cara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada peserta Muktamirin," ucap Anggota Komisi I DPR itu.

Baca juga: Sekjen PPP: Presiden Jokowi Dijadwalkan Buka Muktamar IX PPP

Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Syaiful, jika ketua umum berasal dari fusi Nahdlatul Ulama (NU), maka sekretaris jenderalnya dari Parmusi atau Muhammadiyah.

"Begitu juga sebaliknya mengingat PPP dilahirkan oleh empat fusi partai, yakni NU, Muslimin Indonesia, Syarikat Islam dan Perti. Keseimbangan komposisi tersebut sangat penting agar terjadi kekompakan antar fusi sebagai jati dirinya," ujarnya.

"Diharapkan yang menjadi Ketua Umum dan Sekjen PPP mendatang adalah kader ideologis masing-masing fusi, bukan kader fusi yang biologis ataupun pengakuan," sambung Syaiful.

Momentum Islah

Apakah muktamar tersebut akan menjadi momen islah dengan PPP versi Muktamar Jakarta yang diketuai Humphrey Djemat?

Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan, sejatinya penyelenggaraan Muktamar IX sudah menjadi muktamar islah.

Sebab, dalam kepengurusan Muktamar IX, ada beberapa nama yang sempat menjadi pengurus di PPP versi Muktamar Jakarta.

"Pertama terkait dengan islah. Ini muktamarnya itu sudah jadi muktamar islah. Jadi di dalam kepanitiaan muktamar baik di SC maupun OC ada teman-teman yang beberapa waktu lalu misalnya ada disebut di kubu PPP Muktamar Jakarta," kata Arsul dalam konferensi pers persiapan Muktamar IX PPP, Senin (2/11/2020).

"Saya sebut saja ada Ahmad Gozali Harahap, beliau salah satu pimpinan di SC, kemudian ada Pak Joe Hasyim, kemudian Pak Yunus Razak di OC. Kalau Pak Sudarto ya tidak kami ajak karena beliau sudah bergabung ke Partai Gerindra," imbuhnya.

Arsul mengatakan, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Humphrey Djemat.

Ia berharap semua pihak yang diundang dalam Muktamat IX bisa hadir secara langsung.

"Pak Humphrey diundang atau tidak? kami insyaAllah berkomunikasi lah. Karena kita ingin juga kalau semua yang kita undang itu bisa datang, supaya kami bisa mempersiapkan juga," katanya. (seno/chaerul/tribunnetwork/cep)