Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Ditandatangani Presiden Jokowi, Begini Respon Wantimpres Mardiono

UU tersebut juga sebagai upaya pemerintah untuk pemulihan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.

UU Cipta Kerja Ditandatangani Presiden Jokowi, Begini Respon Wantimpres Mardiono
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ribuan Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan 32 federasi buruh menggelar demonstrasi di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Senin (2/11/2020). Demonstrasi yang dilakukan serentak di 24 provinsi itu untuk mendesak pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja serta kenaikan upah minimum tahun 2021. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhamad Mardiono mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi merupakan bagian dari program nawacita, revolusi mental dan agenda reformasi birokrasi.

UU tersebut juga sebagai upaya pemerintah untuk pemulihan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.

"Oleh karenanya, pemeritah harus dapat mengambil terobosan-terobosan yang cepat dan tepat untuk meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat dari ancaman covid 19 dan bagaimana masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Kedua hal penting ini mesti dapat dilakukan secara bersama-sama," ujar Mardiono, dalam keterangannya, Selasa (3/11/2020).

Mardiono mencontohkan tentang sulitnya mengurus perizinan usaha sebelum adanya UU Cipta Kerja.

Angkatan kerja dan lapangan kerja juga tak berbanding lurus, belum lagi pengangguran akan terus bertambah jika pemerintah tidak membuat terobosan dengan menciptakan lapangan kerja baru.

Sebab, kata Mardiono, generasi milenial, yang berusia 18-30 akan mencapai 50 persen lebih pada 2024.

Baca juga: UU Cipta Kerja Diteken Jokowi, Situs Setneg Sulit Diakses

Oleh karenanya, Indonesia membutuhkan banyak wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi, mengingat saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3 persen dari total populasi penduduk.

Dia pun membandingkan dengan Singapura yang saat ini sudah mencapai 7 persen ataupun Malaysia pada 5 persen. Sehingga program pemerintah harus terus dapat memacu pertumbuhan wirausaha yang produktif dan berdaya saing.

Mardiono, yang telah menjalankan dunia usaha selama 39 tahun, mengaku menghadapi kendala dalam mengurus perizinan usaha yang cukup rumit.

Misalnya, pada saat membangun hotel maka diperlukan 23 perizinan yang mesti diurus dan paling tidak memerlukan waktu 1 sampai 1,6 tahun untuk mengurus izinnya. 

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas