TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons hasil survei Lembaga Survei  Indonesia ( LSI) yang menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik.

Hasil survei itu menunjukkan, hanya 67 persen responden yang memercayai KPK dalam mengawasi penyaluran bantuan penanganan Covid-19.

Plt Juru Bicara (Jubir) Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya menjadikan hasil survei LSI sebagai momentum untuk mengevaluasi komitmen dan keseriusan pemberantasan korupsi.

"KPK memandang momen ini (survei LSI) sebagai pengingat kita bersama untuk mengevaluasi komitmen dan keseriusan kita dalam pemberantasan korupsi," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Minta KPK Jadikan Hadiah Pemburu Harun Masiku, MAKI Tolak Uang SGD100 Ribu Dikembalikan

Kata Ali, komitmen tersebut mesti diwujudkan dalam bentuk kebijakan politik yang mendorong antikorupsi, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta layanan publik yang terjangkau dan bebas korupsi.

Dalam surveinya, LSI mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga dalam mengawasi penyaluran bantuan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Hasilnya, Presiden Joko Widodo mengisi posisi puncak sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan 14 persen responden sangat percaya, 67 persen responden cukup percaya, 15 persen responden percaya, 1 persen responden sangat tidak percaya, dan 3 persen responden tidak menjawab.

Sementara, KPK berada di urutan ketujuh dengan 7 persen responden sangat percaya, 60 persen responden cukup percaya, 24 persen responden tidak percaya, 3 persen responden sangat tidak percaya, dan 6 responden tidak menjawab.

Adapun survei LSI ini dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang diwawancarai melalui telepon dalam kurun waktu 13-17 Oktober 2020.

Survei ini memiliki margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.