Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dinyatakan Bersalah di PTUN, Jaksa Agung Melawan Ajukan Banding, Jokowi Diminta Tegur Jaksa Agung

Ucapan Jaksa Agung ST Burhanuddin soal tragedi Semanggi bukan pelanggaran HAM berat berbuntut panjang, dia dinyatakan bersalah, bakal ajukan banding.

Penulis: Theresia Felisiani
zoom-in Dinyatakan Bersalah di PTUN, Jaksa Agung Melawan Ajukan Banding, Jokowi Diminta Tegur Jaksa Agung
Tangkap layar KompasTV
Jaksa Agung ST Burhanuddin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ucapan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengatakan tragedi Semanggi bukan pelanggaran HAM berat berbuntut panjang.

Pernyataan itu dilontarkan ST Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 16 Januari 2020.

Tidak hanya banjir kritikan setelah menyatakan bahwa tragedi Semanggi I dan Semanggi I bukan pelanggaran HAM berat.

ST Burhanuddin juga digugat ke PTUN oleh keluarga korban tragedi Semanggi pada 12 Mei 2020 lalu.

Sejumlah mahasiswa Universitas Atma Jaya menaburkan bunga dan menyalakan lilin ketika mempringati Tragedi Semanggi I  ke 15 tahun di Kampus Universtias Atma Jaya,  Jalan Sudirman, JakartaSelatan, Rabu (13/11/2013). Mereka menuntut pemerintah mengusut tuntas tragedi yang menewaskan sejumlah mahasiswa saat berdemontrasi menggulingkan pemerintahan Orde Baru pada 11-13 November 1998 lalu itu. (WARTAKOTA/Henry Lopulalan)
Sejumlah mahasiswa Universitas Atma Jaya menaburkan bunga dan menyalakan lilin ketika mempringati Tragedi Semanggi I ke 15 tahun di Kampus Universtias Atma Jaya, Jalan Sudirman, JakartaSelatan, Rabu (13/11/2013). Mereka menuntut pemerintah mengusut tuntas tragedi yang menewaskan sejumlah mahasiswa saat berdemontrasi menggulingkan pemerintahan Orde Baru pada 11-13 November 1998 lalu itu. (WARTAKOTA/Henry Lopulalan) (Warta Kota/henry lopulalan)

Jaksa Agung ST Burhanuddin dinyatakan bersalah

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Jaksa Agung RI ST Burhannudin dinyatakan bersalah dalam sidang gugatan pernyataan 'Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat'.

Jaksa Agung RI dinyatakan bersalah di dalam putusan nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT yang diketok pada Rabu (4/11/2020).

Berita Rekomendasi

Putusan itu ditandatangani oleh Hakim Ketua Andi Muh Ali Rahman dan Umar Dani sebagai Hakim Anggota.

Seluruh gugatan penggugat, keluarga tragedi Semanggi dikabulkan

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.

"Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," sebagaimana dikutip dalam putusan perkara yang diunggah secara online (sistem e-court) pada Rabu (4/11/2020).

Peringatan Tragedi Semanggi - Front Aksi Mahasiswa Semanggi (FAMSI) yang terdiri dari gabungan mahasiswa Atmajaya dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung, memperingati 12 tahun tragedi Semanggi, Jumat (12/11/2010).
Peringatan Tragedi Semanggi - Front Aksi Mahasiswa Semanggi (FAMSI) yang terdiri dari gabungan mahasiswa Atmajaya dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung, memperingati 12 tahun tragedi Semanggi, Jumat (12/11/2010). (Dany Permana/Tribunnews.com)

Dalam putusan itu, tindakan Jaksa Agung RI yang menyebutkan Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat merupakan tindakan melawan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin saat rapat kerja antara Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2016 lalu.

"Menyatakan Tindakan Pemerintah yang dilakukan TERGUGAT berupa Penyampaian dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada tanggal 16 Januari 2020, yang menyampaikan: "Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya KOMNAS HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" adalah Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan," jelas putusan tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas