Politikus NasDem : Bintang Mahaputera Keputusan Politis, Tapi Dalam Kerangka Politik Kebangsaan
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai pemberian tanda jasa Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima Gatot Nurmantyo, bentuk keputusan politis.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai pemberian tanda jasa Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima Gatot Nurmantyo, bentuk keputusan politis.
"Bintang Mahaputera memang keputusan politis, tetapi dalam kerangka politik kebangsaan," ujar Farhan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Baca juga: Mahfud MD: Penghargaan untuk Gatot Nurmantyo Tidak Ada Urusan dengan Bungkam Membungkam
Menurutnya, penghargaan atau tanda jasa tersebut sebagai apresiasi bangsa kepada seorang prajurit yang telah menunjukkan pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara.
"Timing Hari Pahlawan adalah momen yang paling pas, karena kita bisa bersama-sama melihat sosok anak bangsa yang telah berbuat nyata," papar politikus NasDem itu.
Ia pun menyebut, tanda jasa Bintang Mahaputera adalah bentuk nyata prinsip demokrasi, tanpa melihat apapun pandangan politiknya.
"Hal ini juga menunjukan bahwa kita semua, sebagai satu bangsa terikat dan bersatu dalam naungan NKRI dan Pancasila," tuturnya.
Baca juga: Gatot Nurmantyo Diharapkan Tetap Kritis Meski Terima Penghargaan dari Jokowi
Baca juga: Setelah Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Joko Widodo Akan Beri Bintang Mahaputera pada Gatot Nurmantyo
Diketahui, Presiden Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Selain Gatot, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bakal mendapatkan penghargaan serupa.
Bintang Mahaputera terdiri dari lima kelas mulai Bintang Mahaputera Adhipurna, Mahaputra Adhipradana , Mahaputra Utama, Mahaputra Pratama hingga Bintang Mahaputera Nararya.
