TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai dalam Islam, bentuk negara bukanlah hal yang baku.

Pandangan seperti ini menurutnya perlu mendapat perhatian serius, disikapi dengan toleransi agar tidak menjadi ancaman kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di masa mendatang.

“Masyarakat harus terus disadarkan bahwa sesuai fikih Islam, bentuk negara itu bukan sesuatu hal yang baku, melainkan dapat disesuaikan dengan kesepakatan atau kebutuhan warga negaranya. Dan kesepakatan yang telah disusun oleh para pendiri bangsa, harus selalu disepakati dengan saling menjaga toleransi antarumat beragama,” kata Ma'ruf dalam wawancara dengan Nusantara TV melalui video konferensi, Senin (9/11/2020).

Wapres menerangkan, bentuk negara Indonesia merupakan hasil sebuah kesepakatan.

Begitu pula dasar negara dan mekanisme dalam menjalankan negara ini.

“Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, menjadikan UUD 45 sebagai mekanisme dalam menjalankan negara. Ini menjadi landasan kita. Bentuk negara juga kesepakatan, bahwa bentuk negara kita ini adalah republik,” jelas Wapres.

Baca juga: Wapres Bicara Program Tol Langit dalam Upaya Pembangunan Desa Digital

Wapres pun menganalogikan bahwa kondisi penduduk Indonesia yang majemuk sama dengan kondisi penduduk Madinah ketika Rasullah Muhammad SAW sedang mengembangkan agama Islam.

Menurutnya, secara internal Nabi Muhammad SAW membangun umat dengan upaya pendekatan melalui keyakinan, pemahaman, termasuk dengan membangun hubungan baik dengan umat non-muslim.

“Selain kepribadian yang menarik, Beliau juga membangun kesepakatan-kesepakatan sehingga memberikan suasana yang nyaman dan mudah,” sambung Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Dorong Peningkatan SDM Bidang TI untuk Pembangunan Ekonomi Desa

Sebelum kedatangan nabi, lanjut Wapres, masyarakat Madinah yang terdiri atas beberapa golongan, seperti Kabilah Aus dan Khazraj, yang sering berperang atau berselisih.

Namun kehadiran Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan kaum-kaum tersebut, sehingga membuat Beliau berhasil membangun masyarakat Madinah dengan cepat.

“Bahkan Nabi membangun kesepakatan dengan Quraisy di Mekah dengan perjanjian Hudaibiyah,” tuturnya.

Baca juga: Soal Pembangunan Papua, Wapres Ingin Setiap Kementerian dan Lembaga Bersinergi

Lebih lanjut Wapres menyatakan, hal itu pula yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Para pendiri bangsa meletakkan pedoman dasar negara yang juga dilakukan berdasarkan kesepakatan semua pihak, termasuk ulama, di masa itu.

“Dalam perspektif Islam, itu disebut al mitsaq al wathoni (wujud perjanjian kebangsaan). Itu adalah kesepakatan nasional. Melihat ayat-ayat alquran, kalau ada kesepakatan itu, maka tidak boleh saling mengganggu, saling membunuh,” pungkasnya