TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Setelah tujuh kali gagal, pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab akhirnya kembali ke tanah air, Selasa (10/11/2020).

Rizieq Shihab ke Arab Saudi pada 2017 lalu diduga karena sejumlah kasus hukum yang menimpanya.

Meski Mabes Polri telah menerbitkan 'surat perintah membawa' dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Pornografi lewat pesan WhatsApp—salah satu dari sejumlah perkara yang membelitnya.

Namun Rizieq Shihab tercatat menghadapi tujuh kasus pidana, tiga di antaranya ditangani Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Baca juga: Sudah 7 Kali Rizieq Shihab Dikabarkan Mau Pulang ke Indonesia, Ini Datanya

Berikut dirangkum Tribunnews.com dari BBC Indonesia dan berbagai sumber lainnya:

1. Kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno

Putri mendiang Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, melaporkan Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri, 27 Oktober 2016 lalu, dengan tuduhan pencemaran nama baik Soekarno.

Laporan Sukmawati itu berdasarkan ceramah Rizieq saat tabligh akbar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, 2011 silam.

Kasus itu kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat pada 20 November 2016, dengan alasan tempat kejadian perkata berada di wilayah Jawa Barat.

Rizieq Shihab diduga melanggar Pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal.

2. Kasus dugaan penodaan Pancasila

Seperti kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno, kasus dugaan penodaan Pancasila juga dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri.

Rizieq Shihab diduga melanggar Pasal 154a KUHP dan/atau Pasal 320 KUHP dan/atau Pasal 57a juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Dua bulan setelah dilimpahkan dan beberapa kali dilakukan pemeriksaan serta gelar perkara, Polda Jabar menetapkan Rizieq sebagai tersangka, pada 30 Januari 2017.

Polda Jabar kemudian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, 2 Mei 2017. Saat ini, berkas tersebut masih diteliti oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar.

"Tanggal 2 Mei yang lalu sudah terima berkas (perkara Rizieq Shihab) dari Polda Jabar, masih dalam tahap penelitian berkas oleh tim JPU," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Raymond Ali kepada wartawan di Bandung, Julia Alazka.

Baca juga: 8 Fakta Bandara Soekarno-Hatta Lumpuh Saat Penyambutan Rizieq Shihab, Termasuk Fasilitas Umum Rusak

Berdasarkan KUHAP, Raymond menjelaskan, tim JPU memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas. Setelah jangka waktu tersebut, JPU akan memberikan petunjuk kepada penyidik Polda Jawa Barat mengenai status berkas perkaranya.

"Jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak memberikan petunjuk, maka berkas akan dianggap lengkap atau P21. Maka itu, penuntut umum besok akan memberikan kepastian terkait hasil penelitian berkas tersebut kepada penyidik," tutur Raymond.

3. Kasus Sampurasun

Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat melaporkan Rizieq Shihab ke Polda Jawa Barat karena dianggap telah menghina dan melecehkan budaya Sunda, pada 24 November 2015.

Habib Rizieq diduga melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pelaporan kasus tersebut didukung 15 organisasi lainnya. Mereka menuntut Rizieq meminta maaf kepada rakyat Jawa Barat.

Pelaporan itu buntut dari ucapan Rizieq yang memplesetkan salam orang Sunda "Sampurasun" menjadi "Campur Racun".

Kata plesetan itu diucapkan Rizieq saat berceramah di Purwakarta, pada 13 November 2015.

Proses hukum kasus tersebut sempat terhenti selama lebih dari setahun. Namun Polda Jabar kembali menangani kasus itu seiring desakan dari pihak pelapor. Saat ini, kasus tersebut masih tahap penyelidikan penyidik Polda Jabar.

"Kasus Sampurasun masih lidik, unsur-unsur (pidana)nya belum dapat," ujar Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus.

Lamanya proses penyelidikan kasus tersebut, menurut Yusri, karena penyidik masih berusaha mencari bukti-bukti.

"Masih dicari bukti-buktinya," kilahnya.

4. Kasus dugaan penodaan agama

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizieq Shihab atas dugaan pelanggaran Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama, pada 26 Desember 2016.

Laporan itu tertuang dalam surat laporan polisi dengan nomor LP/6344/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Rizieq dilaporkan atas video yang beredar di media sosial berisi ceramahnya yang disebut berlangsung di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada 25 Desember 2016.

Dalam ceramah itu, Rizieq dianggap menyinggung keyakinan umat Kristiani. Salah satu kalimat dalam video ceramah yang dipermasalahkan berbunyi "Kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa?"

PMKRI menyatakan belum menerima surat peningkatan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.

5. Kasus dugaan penyebaran konten pornografi

Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi, melaporkan Rizieq Shihab atas dugaan penyebaran konten berbau pornografi ke Polda Metro Jaya, pada 30 Januari 2017.

Rizieq diduga melanggar Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan/atau Pasal 32 Undang-undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pemeriksaan pertama Rizieq dijadwalkan pada 25 April 2017. Sementara surat panggilan kedua telah dilayangkan pada 8 Mei 2017 atau dua hari sebelum jadwal pemeriksaan. Namun, Rizieq Shihab tak kunjung memenuhi panggilan tersebut.

Setelah mangkir dua kali, kini polisi menempuh langkah ketiga.

"Kepolisian sudah menerbitkan 'surat perintah membawa'. Jadi surat itu nanti dibawa penyidik untuk mencari Pak Rizieq. Kalau misalnya tidak ketemu, nanti akan kita evaluasi apa yang akan kita tindaklanjuti ke depan," kata Kepala Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono kepada BBC Indonesia, Senin (15/05).

Kasus dugaan penyebaran pornografi berupa percakapan seks yang diduga melibatkan Rizieq Shihab dan perempuan Firza Husein.

6. Kasus palu arit dalam uang baru

Dua lembaga swadaya masyarakat, yakni Jaringan Anti Intelektual Muda (Jimef) dan Solidaritas Merah Putih (Solmet) melaporkan Rizieq Shihab atas ceramahnya tentang logo palu arit dalam uang baru yang diunggah ke Youtube oleh akun FPI TV pada 25 Desember 2016 lalu.

Rizieq diduga melanggar pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 juncto, serta pasal 45 ayat 2 UU ITE. Laporan atas nama Jimaf dibuat atas nama Herdiyan dan diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP 92/i/2017/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 8 Januari 2017.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, kasus itu sudah naik ke tingkat penyidikan sejak 22 Januari 2017 lalu.

6. Kasus dugaan penyebaran kebencian

Dua lembaga, yakni Student Peace Institute dan Rumah Pelita (forum mahasiswa-pemuda lintas agama), melaporkan Rizieq dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Penjelasan kuasa hukum

Kuasa Hukum Rizieq Shihab menyatakan tidak ada kasus yang masih menjerat kliennya di Tanah Air. 

Kasus yang pernah ada telah dihentikan penyidikannya.

"Ada beberapa perkara yang pernah ada dari Habib Rizieq Shihab yaitu yang terkait dengan konten pornografi dan yang terkait dengan perkara di Polda Jabar," kata Kuasa Hukum Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, dalam pernyataan visual yang dikirim kepada jurnalis Kompas TV, Jumat (6/11/2020) lalu. 

Dua kasus hukum yang menyeret Muhammad Rizieq Shihab tersebut, menurut Sugito, telah dihentikan.

"Keduanya sudah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Yang untuk tersangka, keduanya sudah SP tiga. Sedangkan yang lainnya itu sudah menjadi saksi," ucap Sugito.

Sugito mempertanyakan pernyataan kepolisian yang ingin membuka kembali kasus kliennya. Padahal statusnya sebagai saksi.

"Kenapa di saat Habib Rizieq mau pulang ke Indonesia kok polisi tiba-tiba proaktif akan melihat kembali, akan membuka kembali, akan mengecek kembali, terkait perkara perkara Habib Rizieq?"

"Ada apa ini? Kan menjadi pertanyaan besar," tukas Sugito.

Namun jika kepolisian mau memaksakan, para kuasa hukum Habib Rizieq siap menghadapi.

"Karena ini kan menyangkut masalah saksi, bukan perkara pokok yang terkait dengan penetapan Habib sebagai tersangka. Habib sebagai tersangka sudah selesai, sudah SP3. Kalau saksi kan hanya persoalan biasa," tuturnya.

Penjelasan polisi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Awi Setyono mengatakan, pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut terkait sejumlah perkara yang menjerat Rizieq Shihab.

Awi menyampaikan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan penyidik terkait status hukum Rizieq Shihab.

"Untuk status hukum HRS, kami sedang koordinasikan dan kami menunggu hasil pemeriksaan kembali penyidik," kata Awi saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2020).

Lebih lanjut, Awi menyebut pihak kepolisian mempersilakan Rizieq Shihab pulang ke Indonesia.

Sumber: BBC Indonesia/Kompas.com/Warta Kota