TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Didik Mukrianto angkat bicara mengenai isu calon pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021 mendatang. 

Didik mengatakan saat ini Polri menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kepercayaan publik kepada Korps Bhayangkara. 

"Tantangan yang dihadapi kepolisian saat ini adalah masih kurang maksimalnya trust publik terhadap institusi Polri. Selain Polri harus terus melakukan pengawasan kedalam yang cukup inten, meningkatkan kinerja dan penguatan kelembagaan, serta profesionalisme para anggotanya dalam menjawab tantangan perubahan yang sedemikian cepat, Polri harus terus mereformasi diri menjadi lebih baik," ujar Didik, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (13/11/2020).

Demi mewujudkan hal tersebut, Didik menilai dibutuhkan komitmen yang kuat dan tidak terlepas dari kepemimpinan atau sosok Kapolri ke depan. 

Menurutnya, suksesor Idham Azis nantinya, secara ideal dan minimal harus memiliki enam kriteria sebagai berikut. 

Pertama, calon Kapolri haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia. 

Kedua, Didik mengatakan calon Kapolri ke depan harus mempunyai komitmen yang utuh dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di Institusi Polri. Seperti melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat. 

Baca juga: Kapolri Idham Azis Masuki Masa Pensiun, Semua Jenderal Bintang Tiga Punya Kesempatan 

"Penting juga memastikan posisi Polri sebagai sahabat masyarakat menjadi mutlak agar trust publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik," kata dia. 

Ketiga, calon Kapolri idealnya harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antar lembaga, utamanya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan  baik dari dalam maupun luar negeri. 

Keempat, Politikus Demokrat tersebut mengatakan kapolri yang baru mesti merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan dan ketertiban, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen Kapolri ke depan," jelasnya. 

Kriteria kelima, kata dia, calon kapolri harus memiliki akseptabilitas yang kuat dari internal kepolisian. Menurut Didik hal itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik. 

"Keenam, dalam konteks politik dan demokrasi, calon Kapolri harus mampu memposisikan polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, mutasi besar akan terjadi di tubuh Polri menjelang pergantian Kapolri Jenderal Idham Azis pada Januari 2020 mendatang.