TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah menargetkan pemberian vaksin Covid-19 gratis kepada 60 juta penduduk.

Dengan demikian, tidak semua masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa akan diberikan vaksin.

Sisanya akan melakukan vaksin secara mandiri atau tidak menggunakan dana pemerintah.

"Rapat kemarin menetapkan bahwa yang betul-betul jadi target diberi vaksin gratis itu sekitar 60 juta. Kemudian ada vaksin mandiri. Vaksin mandiri artinya membiayai sendiri, terutama dari perusahaan," katanya di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2020).

Muhadjir menyebut yang diprioritaskan mendapat vaksin adalah tenaga kesehatan yang benar-benar kontak dengan pasien corona seperti dokter dan perawat.

Sedangkan sisanya akan dipertimbangkan kemudian.

Baca juga: Jalan Panjang Produksi Vaksin Covid-19 Hingga Dinyatakan Aman

"Yang jelas nanti yang akan diutamakan tenakes, dan tenakes pun yang betul-betul kontak langsung dengan pasien. Enggak harus semuanya. Jadi karena itu jangan bayangkan kalau ada sekian ratus ribu orang enggak kena. Karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam," ujarnya.

Keputusan tidak memberikan vaksin gratis kepada semua masyarakat dilakukan karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan herd immunity atau kekebalan kelompok bisa dicapai jika 70 persen penduduk kebal dari virus.

"Tapi dalam arti memang dari total penduduk terpapar covid. Tapi Indonesia kan tidak seluruh wilayah dinyatakan (zona) merah. Artinya tidak semuanya terpapar," ujar Muhadjir.

Muhadjir mengatakan Kementerian Kesehatan akan mempelajari lebih lanjut daerah mana saja dan berapa jumlah penduduk dari setiap wilayah tersebut yang perlu diberikan vaksin.

Ia menegaskan ini artinya tidak semua masyarakat Indonesia harus divaksin.

Hingga saat ini pemerintah terus mendata dan memastikan siapa-siapa kelompok masyarakat yang akan memperoleh vaksin corona secara cuma-cuma.

Pemerintah juga masih terus mempelajari berapa jumlah penduduk yang perlu kebal dari Covid-19 untuk mengakhiri pandemi.

"Tidak harus semuanya. Karena itu jangan membayangkan kalau nanti ada sekian ratus ribu nggak kena terus meledak. Nanti masih terus didalami," lanjutnya.

Ia mengatakan sosialisasi terhadap masyarakat juga akan didorong jelang pemberian vaksin. Termasuk bagi masyarakat yang enggan divaksin karena kekhawatiran tertentu.

Baca juga: Uji Klinis Vaksin Covid-19 Belum Dipastikan Aman, Pemerintah Sudah Cadangkan Anggaran Rp 34 Triliun

Sehingga stigma negatif yang telanjur tertanam di pikiran masyarakat mengenai vaksin perlahan bisa berubah.

"Memang harus cepat tapi enggak boleh tergesa-gesa karena itu nanti mereka yang belum siap, ditunggu sampai siap. Diberi penyadaran, ada waktunya. Kan tidak harus serta merta," ucap Muhadjir.

Sebelumnya Survei Populi Center menemukan 40 persen masyarakat masih enggan divaksin covid-19.

Kekhawatirannya beragam, mulai dari efek kesehatan, kehalalan, tidak percaya bisa menyembuhankan, sampai dinilai belum teruji.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan target vaksinasi kemungkinan dilakukan pada pekan ketiga Desember 2020.

Namun rencana tersebut masih mendapat tentangan dari sejumlah masyarakat yang ragu terhadap keamanan, efektivitas, hingga kehalalan vaksin.

Kementerian Kesehatan sendiri telah memiliki peta jalan vaksinasi covid-19.

Sejauh ini, pemerintah masih melakukan uji klinis ketiga untuk vaksin yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Setelah menyelesaikan uji klinis, baru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan izin pemakaian darurat. (tribun network/fah/dod)