Meski demikian, Arifin tak menjelaskan apakah sanksi yang dikenakan kepada Habib Rizieq adalah acara pernikahan, maulid, atau termasuk juga saat dirinya datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November lalu.

"Pokoknya acara apapun yang dilakukan ketika bertentangan prokotol Covid-19, maka itu akan dikenakan ketentuan kedisiplinan dan penegakan hukum," katanya.

Baca juga: Acara Maulid Nabi Dipadati Jamaah, Habib Rizieq Shihab Akui Panitia Sulit Atur Tamu Jaga Jarak

Arifin meyakini Habib Rizieq akan bijak merespons hal tersebut.

"Ya saya rasa tetap secara bijak ya, bahwa semua ketentuan daripada aturan protokol itu bagaimana kita mencegah penularan Covid-19 dan memutus mata rantai," ujar dia.

Habib Rizieq bayar denda Rp 50 juta

Pihak keluarga Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengklaim telah membayar denda Rp 50 juta kepada Satpol PP DKI Jakarta terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam acara pernikahan anaknya.

Seperti diketahui dalam acara pernikahan putri Habib Rizieq Shihab, Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Alaydrus yang dilangsungkan, Sabtu (14/11/2020) malam di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dipadati ribuan orang.

Baca juga: Resepsi Pernikahan Putri Habib Rizieq Shihab Digelar Terbatas, Jalan Menuju Lokasi Diblokade

Akibatnya protokol kesehatan Covid-19 dalam hal ini menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan orang sulit dihindari.

Imbasnya Satpol PP DKI Jakarta pun melayangkan sanksi administrasi berupa denda Rp 50 juta.

Terkait denda tersebut, perwakilan Keluarga Habib Rizieq Shihab, Hanif Alatas, mengatakan Ketua Satpol PP DKI Jakarta Arifin telah bertemu pimpinan FPI tersebut, Minggu (15/7/2020).

Baca juga: Acara Maulid Nabi Dipadati Jamaah, Habib Rizieq Shihab Akui Panitia Sulit Atur Tamu Jaga Jarak

"Tadi sudah dibayar. Detailnya saya tidak tahu berapa, tapi yang disurat itu dikenakan sebesar Rp 50 juta," kata Hanif, kepada awak media, Minggu (15/7/2020).

"Jadi, Habib Rizieq memang sudah menerima surat sanksi tersebut dari Satpol PP," lanjutnya.

Dia menjelaskan, pihak keluarga Habib Rizieq Shihab pun memaklumi sanksi tersebut.

Baca juga: Ini Sosok Irfan Al Idrus yang Kini Resmi Jadi Menantu Habib Rizieq Shihab

Sebab, menurutnya, antusiasme pecinta Habib Rizieq Shihab tak terbendung sehingga sulit diatur.

"Kami dari pihak keluarga menerima dan memaklumi karena memang antusias umat tak terbendung," jelasnya.

"Kami sudah mengimbau untuk mematuhi protokol Covid-19. Tapi antusias umat tak terbendung," tutupnya.

Akui sulit atur tamu jaga jarak

Dalam acara pernikahan putrinya sekaligus Maulid Nabi, Habib Rizieq Shihab mengakui panitia kesulitan menerapkan protokol jaga jarak, Sabtu (14/11/2020) malam.

Dalam ceramahnya, Habib Rizieq menyampaikan hal itu kepada ribuan orang yang datang.

Ia pun berpesan kepada tamu agar senantiasa menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19.

"Dalam wabah seperti ini pandai-pandailah kita menjaga kesehatan, betul?," ujarnya seperti dikutip dari Front TV, Minggu (15/11/2020).

"Hari ini sebetulnya, sebetulnya, penginnya kita saudara ini yang duduk berjarak semeter-semeter. Panitia jawab, boro-boro yang duduk, Habib saja dapat tempat duduk susah," sambung Habib Rizieq.

Habib Rizieq menuturkan, sulitnya menerapkan jaga jarak antar tamu, lantaran acara dipadati ribuan orang, sehingga tidak mungkin menjaga duduk satu orang satu meter.

"Sebetulnya pengin duduk (berjarak) 1 meter. Tapi saya tanya, ada lagi jawab jemaah, boro-boro semeter, ini saja duduknya sebelah," tuturnya.

Baca juga: Banner Habib Rizieq Shihab Jadi Spot Berfoto Peserta Maulid Nabi Muhammad SAW di Markas FPI

Terakhir, Rizieq berharap dan mendoakan agar pandemi virus corona ini segera berakhir.

"Tapi enggak apa-apa, ini namanya antusiasme umat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit. Allah angkat ini wabah virus corona. Terakhir jangan lupa, semua harus ikut komando para habib dan ulama," harap Habib Rizieq.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul VIDEO Menantu Riziek Shihab, Irfan Alaydrus Ternyata Keponakan Mantan Menteri KKP