TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin menyebut Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga belum diperlu dan tidak darurat untuk dibahas pada saat ini. 

"Pikiran saya, RUU ini tidak masuk akal," ujar Nurul saat rapat Panja Harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2020). 

Menurut Nurul, subtansi yang ada di dalam RUU tersebut sebenarnya sudah ada di undang-undang sebelumnya, seperti UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

"Undang-undang yang ada sudah mewakili dari subtansi yang ada di RUU Ketahanan Keluarga," ucap Nurul. 

Selain itu, kata Nurul, Undang-Undang tentang Perwakinan juga telah mengatur terkait peran keluarga dan sebagainya. 

Baca juga: Nurul Arifin: RUU Ketahanan Keluarga Belum Ada Urgensinya untuk Dibahas Lebih Lanjut

"Argumen saya lebih baik menguatkan undang-undang, merevisi Undang-Undang Perkawinan yang sudah ada, daripada membuat undang-undang baru yang subtansinya terlalu luas dan mengurusi segala macam hal," paparnya. 

Nurul juga menyoroti Pasal 27 huruf 3 dalam RUU Ketahanan Keluarga yang mengatur cuti dan hak tunjangan. Padahal, aturan tersebut sudah ada di Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

"Masyarakat ini heterogen yang tidak mungkin diseragamkan. Karena saya melihat RUU ini terlalu rigit (kaku) dan banyak sekali mengurus hal yang tidak perlu diurus sedetail itu," papar Nurul.