TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian BUMN mengangkat Zuhairi Misrawi sebagai Komisaris Independen di PT Yodya Karya (Persero). BUMN ini bergerak di bidang jasa konsultan konstruksi.

Lalu siapa sebenarnya Zulhairi Misrawi?

Dari catatan rekam jejaknya, Zuhairi Misrawi merupakan anggota tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Baca juga: Erick Diminta Copot Komisaris yang Sibuk Bicara Reshuffle Kabinet

Pria asal Sumenep Madura ini dikenal aktif sebagai aktivis berlatar belakang NU. Ia pernah berkuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir.

Namanya juga masuk sebagai salah satu anggota Intelektual Muda Nahdlatul Ulama dan Ketua Moderate Muslim Society. Ia juga mengaku pernah mondok selama 6 tahun di Pondok Pesantren al-Amien, Prenduan.

Baca juga: Laporkan Stafsus Erick Perihal Komisaris BUMN, Ini Profil Singkat Ketua Umum Pospera Bona Ventura

Di NU, ia merupakan salah satu intelektual muda yang cukup kritis. Ia pernah mendesak PBNU untuk membantu penanganan kasus konflik penganut Syiah di Sampang.

Dengan pengangkatannya, Zuhairi Misrawi bergabung dalam deretan kader partai koalisi dan relawan Jokowi yang diangkat jadi komisaris BUMN.

Desakan Projo

Organisasi masyarakat relawan pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Pro Jokowi (Projo), meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengangkat lebih banyak komisaris BUMN dari unsur relawan pemenangan Pilpres.

Baca juga: Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Dinilai Bikin Fungsi Pengawasan Mandul

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, menyatakan secara kualifikasi, banyak relawan Jokowi yang memiliki kompetensi dan pengalaman mumpuni untuk duduk di kursi komisaris BUMN, termasuk juga direksi BUMN.

"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," kata Handoko dikutip dari Tribunnews beberapa waktu lalu.

Handoko pun meminta Erick Thohir sebaiknya berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung yang sudah bersama sejak 2012 atau mendukung Jokowi sejak pemenangan Pilpres periode pertama pada tahun 2014.

Handoko menilai jumlah komisaris dan direksi dari kalangan relawan non-partai harusnya diperbanyak. Profesionalisme bisa tetap dijaga karena banyak relawan juga menguasai bidang usaha
beberapa perusahaan negara.

"Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya," ujar Handoko.