Menko PMK: Harus Kerja Keras untuk Turunkan Angka Stunting Hingga 14 Persen Pada 2024
Menteri Muhadjir ungkap angka stunting di Sumba Barat Daya capai 30,1 persen atau jauh di atas rata-rata nasional sekira 27 persen.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan tingginya kasus stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
Di wilayah ini, angka stunting mencapai 30,1 persen atau jauh di atas rata-rata nasional sekira 27 persen.
Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka stunting turun hingga mencapai 14 persen pada tahun 2024.
Baca juga: Kunjungi Pemalang, Komisi IV DPR Apresiasi Program Kementan Atasi Stunting
Menurut Muhadjir pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani stunting, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Kementerian PUPR telah memberikan bantuan berupa fasilitas MCK di Desa Bila Cenge dan desa-desa lain.
"Pembangunan MCK ini bisa menjadi bagian upaya menurunkan angka stunting. Presiden Joko Widodo menargetkan harus 14 persen pada 2024 ke depan. Waktu efektifnya tiga tahun, kita harus kerja keras," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2020).
Baca juga: Atasi Stunting, Kementan Tanam 50.000 Ha Padi Inpari IR Nutrizinc Tahun 2021
Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan pemanfaatan MCK.
Meski begitu, MCK yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan dimanfaatkan oleh 10 KK untuk satu MCK sudah cukup efektif untuk mengatasi stunting.
Karena stunting erat terkait dengan hidup higienis dan sehat.
Akan tetapi, Muhadjir menegaskan bahwa persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak melainkan lintas sektoral.
Bukan hanya pemerintah, namun juga para pemangku kepentingan terkait termasuk para tokoh masyarakat dan kepala adat.
"Tahun 2021 nanti kemungkinan besar leading sector ada di BKKBN untuk penanganan stunting. Sumba Barat Daya tertinggi angka stuntingnya sehingga penanganan secara teknis harus betul-betul diperhatikan," pungkas Muhadjir.
Baca juga: Menko PMK Minta Pemerintah Daerah Percepat Penanganan Stunting
Dirinya meyakini melalui kerja sama lintas sektoral akan mampu menangani persoalan stunting, terutama untuk mencapai target pembangunan sumber daya manusia.
Hal tersebut sebagaimana target dan fokus pemerintah lima tahun ke depan sesuai RPJMN 2020-2024.
