Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - RUU Ketahanan memuat sejumlah aturan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan beradab.

Satu di antaranya yaitu hak cuti bagi perempuan yang melahirkan.

Dalam RUU Ketahanan Keluarga, perempuan pekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 6 bulan dan suami berhak cuti 3 hari saat istrinya melahirkan.

Ketentuan itu tercantum dalam pasal 28 ayat 3 huruf c terkait indikator pekerjaan ramah keluarga.

Pasal 28 ayat 3 huruf c berbunyi:

Baca juga: Baleg DPR Tunda Keputusan Nasib RUU Ketahanan Keluarga, Dilanjutkan atau Dihentikan

c. pemberian cuti di masa kehamilan dan cuti kelahiran bagi perempuan pekerja paling sedikit 6 (enam) bulan, cuti istri melahirkan bagi laki-laki pekerja paling sedikit 3 (tiga) hari, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya;

Dalam pasal yang sama dalam huruf d sampai i, juga mengatur indikator lain yang mengatur pekerjaan ramah keluarga seperti penyediaan tempat menyusui, pemberian kesempatan cuti di luar tanggungan selama 2 (dua) tahun, hingga hak tunjangan bagi keluarga pekerja.

Bunyi pasal 28 ayat 3 huruf d, e, f, g, h, i:

d. pemberian kesempatan untuk mengurus Anak atau orang tua yang sedang sakit keras, operasi, atau meninggal.

Baca juga: Fraksi Golkar Sebut RUU Ketahanan Keluarga dan Larangan Minuman Beralkohol Belum Mendesak

e. pemberian kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja;

f. pengadaan fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum;

g. pemberian kesempatan cuti di luar tanggungan selama 2 (dua) tahun bagi perempuan pekerja yang membutuhkan waktu pengasuhan khusus;

h. pemberian kesempatan bagi pekerja yang memiliki Anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perjanjian kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dan pemberi kerja;

i. pemberian hak tunjangan keluarga bagi pekerja yang bertindak sebagai pengampu dalam keluarganya.

Diketahui Badan Legislasi (Baleg) DPR menunda keputusan nasib Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau dihentikan. 

Pengambilan keputusan terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Ketahanan Keluarga, pengambilan keputusannya ditunda, tidak dilakukan hari ini," ujar Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi saat meminpin rapat di ruang Baleg, komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Menurut Awiek sapaan Achmad Baidowi menyebut, berdasarkan pendapat maupun pandangan dari masing-masing fraksi, ada empat fraksi tidak sepakat untuk diteruskan ke tahap selanjutnya. 

Kemudian, kata Awiek, ada empat fraksi menerima, baik yang menerima secara bulat maupun menerima dengan catatan. 

"Satu fraksi minta pendalaman lagi," ucap Awiek. 

Diketahui empat fraksi yang menolak RUU Ketahanan Keluarga untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Fraksi PDIP, Golkar, PKB, dan Demokrat. 

Sementara empat fraksi yang menerima secara bulat maupun dengan catatan, yaitu Fraksi Gerindra, PKS, PAN, dan PPP. 

Sedangkan Fraksi NasDem belum memutuskan, karena masih meminta pendalaman lagi atas materi, subtansi RUU Ketahanan Keluarga.