TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Di Jakarta, TNI mengklaim telah menurunkan hampir seribu spanduk dan baliho bergambar pimpinan Ormas FPI Rizieq Shibab,.

Belum lagi spanduk dan baliho yang dicopot oleh Tim Gabungan di sejumlah daerah di luar Jakarta seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Bahkan di luar Jawa, Tim Gabungan juga mencopot spanduk dan baliho Rizieq Shihab seperti di Palembang dan Makassar.

Spanduk dan baliho ini dipasang menjelang kedatangan Rizieq Shihab ke Indonesia 10 November 2020 lalu.

Di beberapa tempat, warna dan model baliho hampir seragam.

Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman, di Makodam Jaya, Senin (23/11/2020) mengatakan spanduk dan baliho Rizieq Shihab yang telah diturunkan mencapai 900-an.

“Kurang lebih ada sekitar 900-an di DKI,” ujar Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman, di Makodam Jaya, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Baliho Rizieq Setinggi 2 Meter di Palembang Juga Diturunkan Karena Langgar Etika Sosial dan Hukum

Baca juga: BERITA FOTO: Ratusan Karangan Bunga Penuhi Markas Kodam Jaya

Dudung menegaskan jumlah tersebut masih bisa bertambah karena pihaknya masih berupaya untuk melakukan penurunan baliho dan spanduk.

“Masih berlanjut, momentum serangan jangan berhenti, masih banyak. Saya masih banyak pengaduan dari masyarakat, ini belum dicopot,” ungkap Dudung.

Dari masyarakat

Sementara itu, kuasa hukum atau Sekretaris Bantuan Hukum Front DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan spanduk dan baliho Rizieq Shihab bukan milik FPI melainkan dipasang oleh warga masyarakat.

Namun warga masyarakat yang mana? Aziz tidak menjelaskan.

"Karena itu baliho punya masyarakat, bukan punya FPI," jelas Aziz.

Oleh karena itu, kata dia, FPI tak akan mengambil langkah hukum apapun terkait pencopotan spanduk atau baliho Habib Rizieq Shihab di sejumlah kawasan di Jakarta.

"Betul (kami tak akan mengambil langkah hukum apapun)," ujar Aziz Yanuar, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (23/11/2020).

Oleh karenanya FPI, kata Aziz, tidak merasa memiliki kewajiban menempuh jalur hukum untuk memperkarakan hal tersebut

Jangan coba-coba pasang lagi

Pangdam Jaya mengatakan selain itu upaya penurunan baliho dan spanduk yang dilakukan personel Kodam Jaya tidak hanya menyasar pihak tertentu saja.

“Kita menurunkan poster bukan FPI saja, bukan Habib Rizieq juga. Kalau poster-poster yang lain juga kalau tidak sesuai aturan, kita turunkan,” ungkap Dudung.

Menurut Dudung pihaknya akan terus bersinergi dengan aparat Polda Metro Jaya menurunkan sejumlah baliho dan spanduk yang bermasalah.

Dia meminta jangan ada lagi yang coba-coba memasang spanduk dan baliho Rizieq Shihab.

Apabila ada pihak-pihak yang nekat kembali memasang baliho dan spanduk, aparat berwajib tidak akan segan mengambil tindakan tegas.

“Pasti, udah pasti kita tangkap nanti (koordinasi) dengan Kapolda,” tegas Dudung.

Bersihkan baliho Habib Rizieq se-Indonesia

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan jajaran TNI diharapkan melanjutkan operasi pembersihan baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

"Jangan kasih kendor dan TNI harus menghabisi gerakan gerakan intoleransi atas nama agama hingga ke akar akarnya," kata Neta kepada Warta Kota, Minggu (22/11/2020).

Menurutnya, IPW melihat ada dua alasan strategis kebangsaan, kenapa TNI harus bergerak membersihkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

"Pertama, saat masih berada di Arab Saudi, Rizieq mengajak secara provokatif akan memimpin revolusi seperti di Iran, begitu tiba di Indonesia.

"Kedua, Rizieq juga mengajak 'pemenggalan kepala'. Dua pernyataannya yang sangat provokatif itu sangat rawan menjadi benturan dan memecah belah bangsa Indonesia sebagai NKRI," papar Neta.

Ucapan Rizieq itu, kata Neta, seakan membuat kelompok intoleran merasa di atas angin dan merasa tak tersentuh oleh hukum di negeri ini.

"Rizieq dan pengikutnya sudah semau gue terhadap bangsa ini, dengan cara memasang baliho dimana-mana tanpa izin.

"Bahkan polisi dan satpol PP tidak berani menindaknya," ujar Neta.

"Sangat ironis, seorang Soekarno yang memerdekakan bangsa ini saja tidak searogan Rizieq, dengan menebar baliho tanpa izin dimana mana, di seluruh negeri," tambahnya.

Ketika tak seorang pun aparatur pemerintah berani bersikap untuk mencabuti baliho itu, menurut Neta, tentu sangat wajar TNI bergerak mencabuti baliho tersebur.

"Sebab negeri ini bukan hanya milik Rizieq semata tapi milik segenap rakyat.

"Jadi jangan biarkan Rizieq semena-mena terhadap bangsa ini, karena dia bukan siapa siapa dan bukan pendiri negeri ini," kata Neta.

Menurutnya, tugas TNI di bidang pertahanan saat ini sudah sesuai tugas dan fungsinya, yang tentu bisa saja melakukan pengendalian di wilayah sipil, apalagi jika aparatur sipil, seperti satpol PP dan Polri tidak bergerak mengendalikan situasi.

"Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang disebut OMSP atau operasi militer selain perang, TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhan NKRI," kata Neta.

Apalagi, menurut Neta, keberadaan spanduk atau baliho Rizieq itu tidak hanya melanggar peraturan daerah (perda) karena tidak memiliki izin pemasangan, tapi juga dibarengi sikapnya yang provokatif mengancam keutuhan NKRI.

"Sikap Rizieq dan baliho yang terpasang itu bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia, sehingga wajar ditertibkan TNI," katanya.

Karenanya IPW menilai, apa yang diperintahkan Pangdam Jaya itu merupakan kerangka penegakan hukum, terutama di saat aparatur hukum tidak bergerak mengendalikannya.

"IPW melihat, sudah lebih dari setahun baliho-baliho ilegal itu bebas berdiri tanpa ada yang berani menyentuhnya.

"Satpol PP dan Polri hanya membiarkannya. Jadi apa yg dilakukan TNI itu harus dilihat sebagai upaya bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum, terutama Rizieq dan FPI nya," kecam Neta.

Baca juga: TNI Telah Turunkan Hampir 1.000 Baliho dan Spanduk Rizieq Shihab, Jumlahnya Bisa Bertambah

Sebab kata dia, Indonesia adalah negara hukum, dimana semua pihak harus taat kepada hukum.

"Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar sendiri dan semau gue di negeri ini.

"Padahal tujuannya untuk memprovokasi dan memecah-belah NKRI," katanya.

Sebab itu, menurut Neta, IPW mendesak TNI agar terus melakukan operasi untuk menurunkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

Apalagi baliho yang mengajak revolusi dan "memenggal kepala", TNI harus menangkap pemasangnya dan menyerahkannya kepada polri.

IPW katanya juga mengingatkan Rizieq dan FPI, jika memang ingin berkuasa di negeri ini harus melalui jalur dan cara yang tepat.

"FPI hendaknya dijadikan partai dan ikut Pemilu 2024. Jika menang dalam pemilu dan pilpres 2024, Rizieq tentunya bisa menjadi presiden.

"Jadi tidak perlu memprovokasi dan memecah-belah umat dan NKRI untuk meraih kekuasaan," kata Neta.

Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota