Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab

Kemenag Copot Kepala KUA Tanah Abang, PKS : Mau Jadi Pahlawan Kesiangan?

Sikap Kementerian Agama melakukan pencopotan pada Kepala KUA Tanah Abang Sukana menunjukkan inkonsistensi dan terkesan politis.

Kemenag Copot Kepala KUA Tanah Abang, PKS : Mau Jadi Pahlawan Kesiangan?
DPR RI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menyoroti pencopotan Kepala KUA Tanah Abang Sukana, setelah melakukan pencatatan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab di Petamburan pada 14 November 2020. 

Sukana kini dimutasi sebagai penghulu di wilayah Jakarta Pusat, karena dirinya disebut tidak menegakkan protokol kesehatan saat menjalani tugas. 

Menurut Bukhori, sikap Kementerian Agama melakukan pencopotan tersebut menunjukkan inkonsistensi dan terkesan politis.

“Apakah Kemenag seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan memanfaatkan situasi panas yang terjadi akhir-akhir ini?," papar Bukhori kepada wartawan, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

"Saya tidak menemukan penindakan serupa oleh Kemenag terhadap sejumlah Kepala KUA yang juga terlibat dalam sejumlah acara pernikahan yang turut mengundang kerumunan di masa pandemi sebelum polemik HRS ini mencuat," sambung politikus PKS itu. 

Baca juga: Setelah Kapolda, Kapolres dan Kepala KUA Tanah Abang, Siapa Lagi Pejabat yang Bakal Dimutasi ?

Bukhori menyebut, merujuk pada kontroversi pesta pernikahan yang digelar mantan Kapolsek Kembangan pada Maret 2020, dan resepsi pernikahan yang diselenggarakan Kepala Kantor Kemenag Jombang pada Oktober 2020.

Kedua acara pernikahan tersebut, kata Bukhori, menjadi polemik di tengah publik karena dianggap mengabaikan protokol kesehatan selama pandemi. 

Alhasil, Kapolsek Kembangan dan Kepala Kantor Kemenag Jombang sebagai pihak penyelenggara terpaksa menerima sanksi berupa pencopotan dan mutasi dari masing-masing instansinya. 

"Meskipun demikian, belum terdengar kabar dari Kemenag apakah Kepala KUA setempat turut dicopot akibat pelanggaran prokes tersebut," paparnya. 

Oleh sebab itu, Bukhori meminta Kemenag bersikap secara proporsional, karena tindakan pencopotan Kepala KUA terlalu berlebihan, pasalnya tanggung jawab Kepala KUA hanya pada ranah administratif, dan bukan pada ranah penentuan kebijakan strategis. 

Baca juga: Polda Metro Gilir Pemeriksaan Anies-Camat, Satgas Covid, Petugas KUA dan Tamu Nikahan Putri Rizieq

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas