Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Moeldoko: Kartu Prakerja Bisa Menjadi Pola Baru Layanan Birokrasi

Moeldoko menambahkan, Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan. 

Moeldoko: Kartu Prakerja Bisa Menjadi Pola Baru Layanan Birokrasi
prakerja.go.id
Ilustrasi Kartu Prakerja dari website prakerja.go.id. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, sejak diluncurkan tujuh bulan lalu, program Kartu Prakerja telah menyerap sebanyak 5,6 juta penerima dari 42 juta pendaftar.

Pencapaian itu tidak lepas dari penerapan digitalisasi dengan mengusung konsep mengutamakan pelanggan (customer first,red). 

Bahkan Moeldoko menegaskan, digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu menekankan DILAN (Digital dan Melayani).

Baca juga: BKN: Penyederhanaan Birokrasi Berimplikasi terhadap Kebutuhan Jabatan ASN

Menurut Moeldoko, pemikiran Presiden terangkum secara menyeluruh  dan harus diadopsi sehingga pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan lagsung oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja yang juga dihadiri Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing dan ekonom Aviliani, Senin (23/11/2020).

“Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” kata Moeldoko.

Baca juga: Maruf: Netralitas ASN untuk Menangkal Politisasi Birokrasi

Moeldoko menambahkan, Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan. 

Langkah yang dilakukan Program Kartu Prakerja tersebut bisa diterapkan di semua level pelayanan publik, terutama Pemerintah, Kementerian/Lembaga, hingga ke tingkat Pemerintah Daerah. 

“Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,” ucap Moeldoko .

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas