TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 pada 25-27 November 2020 mendatang.

Beberapa agenda akan dibahas pada Munas yang digelar secara luring dan daring tersebut. Di antaranya pemilihan kepengurusan baru dan Ketua Umum pengganti KH Ma’ruf Amin, hingga pembahasan terkait fatwa kehalalan vaksin corona.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, pembahasan soal fatwa vaksin tersebut merupakan satu dari lima agenda Munas MUI.

Pembahasan pandangan keagamaan MUI itu akan dibahas melalui sidang komisi yang dilakukan secara luring dan daring.

"Hasilnya sedang kita tunggu di Komisi Fatwa MUI," kata Amirsyah dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Berikut Kisaran Harga 3 Kandidat Vaksin Covid-19 yang Sedang Uji Coba Fase 3

Ketua Steering Committee Munas ke-10 MUI, KH Abdullah Jaidi, menambahkan, pembahasan fatwa juga menyangkut kondisi kontemporer dan berbagai hal terkait lainnya.

"Nanti ada pembahasan soal fatwa. Di situ ada draf dari komisi fatwa. Pembahasan fatwa-fatwa, baik fatwa yang berkenaan dengan kondisi kontemporer atau pun masalah fatwa yang sekarang ini, diharapkan umat sebagai fatwa dan penjelasan. Mengenai masalah vaksin yang sekarang ribut dibicarakan, bagaimana kita menyikapi mengenai vaksin tersebut, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan dari arahan MUI pusat," ujarnya.

Berkaitan dengan fatwa, kata Abdullah, tak hanya soal vaksin corona yang akan dibahas.

Nantinya juga akan dikeluarkan draf-draf fatwa yang berasal dari komisi fatwa MUI untuk kemudian dibahas selama Munas. Hasil pembahasan fatwa dalam Munas itu kemudian akan langsung disampaikan kepada umat.

"(Hasilnya) Apa yang akan kita sampaikan ke umat, jadi untuk masa singkat ini permasalahan umat yang kita hadapi dapat kita sikapi dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Selain soal fatwa, selama Munas MUI juga akan membahas beberapa persoalan lain. Salah satunya berkaitan dengan program kerja kepengurusan baru yang akan memimpin MUI selama lima tahun ke depan.

Misalnya berkaitan dengan visi dan misi mengenai tugas MUI yang posisinya meski sebagai mitra tapi tetap bersikap kritis terhadap pemerintah.

"Mengenai program apa yang harus kita lakukan lima tahun ke depan, menyangkut visi misi MUI, yaitu mengenai masalah tugas MUI sebagai himayatul ummah dan sebagai sohibul ummah, yaitu pengayom, pengarah, dan pelayan umat, dan sebagai mitra kritis pemerintah. Inilah tujuan program yang jadi amanah bagi kepengurusan berikutnya," jelas Abdullah.

Baca juga: Kepala BPOM Ungkap Uji Klinis Vaksin Covid-19 Selesai, Mutu dan Keamanan Vaksin Baik

Setelah membahas program kerja, barulah kemudian ditentukan siapa jajaran ketua dan pimpinan Dewan Pertimbangan MUI yang baru.