Jika Edhy Prabowo Dicopot, Jokowi Pilih Susi atau Kompromi dengan Gerindra? Ini Kata Pengamat
Presiden Jokowi dinilai dihadapkan pada ujian setelah Edhy Prabowo tersandung kasus korupsi. Akankah Susi Pudjiastuti kembali menjabat kursi KKP 1?
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Dugaan kasus korupsi yang menyandung Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dinilai menghadapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebuah ujian.
Ujian yang dimaksud ialah pemilihan pengganti Edhy Prabowo jika memang nantinya terbukti bersalah dan dicopot dari posisi nomor satu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik dan Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Agus Riewanto.
"Kalau kita lihat komposisi menteri Jokowi, kabinetnya adalah kabinet kompromistis, bukan profesional," ungkap Agus kepada Tribunnews.com, Rabu (25/11/2020).
Sehingga, kata Agus, komposisi kabinet sudah disesuaikan dengan kesepakatan pendukung Jokowi.
"Termasuk KKP mungkin dikonsesuskan dengan Gerindra."
"Apabila Edhy harus mundur, pastilah penggantinya dari Gerindra," ungkapnya.
Baca juga: Soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK, Presiden: Kita Hormati Proses Hukumnya
Namun Agus menyebut Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih jabatan menteri.
Sehingga, masih ada kemungkinan Jokowi menempatkan sosok profesional, bukan dari partai.
"Presiden punya hak prerogatif mengganti, mengubah, dan menaruh seseorang untuk pejabat menteri."
"Jokowi sedang diuji akan memberikan kursi KKP kepada Gerindra atau kepada profesional, di mana publik menilai Bu Susi pantas menjabat," ungkap Agus.
Diketahui nama Susi Pudjiastuti mencuat di trending topic Twitter pada Rabu (25/11/2020), setelah Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Ali Ngabalin Beberkan Detik-detik Penangkapan Edhy Prabowo: Diberi Kode, Tak Ada Keributan
Tidak sedikit warganet yang mengaitkan 'Bu Susi' untuk kembali menempati posisi Menteri KKP yang dijabatnya pada periode pertama kepemimpinan Jokowi.
"Inilah risiko sistem presidensiil dan multipartai."