Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT Menteri KKP

Siapa Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo? Pengamat : Tetap akan Diisi dari Parpol Tapi Bukan Gerindra 

Pengamat komunikasi politik Univ Paramadina Hendri Satrio memprediksi posisi menteri KKP akan kembali diisi orang dari parpol tapi bukan Gerindra.

Siapa Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo? Pengamat : Tetap akan Diisi dari Parpol Tapi Bukan Gerindra 
Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK membuat posisi yang diembannya ramai diperbincangkan. 

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi posisi menteri KKP akan kembali diisi oleh orang dari partai politik.

Hanya saja tidak dari Partai Gerindra lagi. 

"Kalau saya memprediksi kemungkinan besar akan diisi dari parpol, tetapi dari partai yang lain (bukan Gerindra, - red). Nampaknya kecil kemungkinannya, karena presiden nampaknya ingin memperbaiki KKP," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Edhy Prabowo Belanja Barang Mewah Pakai Uang Suap, Tas Louis Vuiton hingga Jam Rolex

Hendri mengatakan hal tersebut bisa jadi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan jatah di kementerian lain bagi Gerindra

Menurutnya tak aneh apabila Jokowi tetap memberikan 'jatah' kepada Gerindra meski satu kadernya sudah terbukti melakukan korupsi, karena pertimbangannya adalah menjaga keseimbangan pemerintahan. 

"Jadi kalaupun (posisi menteri KKP) diberikan kepada parpol, kemungkinan bukan dari Gerindra. Dan misalnya pak presiden mau memberikan jatah kepada Gerindra, mungkin akan diberikan ke kementerian yang lain. Kenapa sudah korupsi tetap dapat jatah? Ya itukan hak prerogatif presiden juga untuk menjaga keseimbangan pemerintahan," jelasnya. 

Baca juga: Edhy Prabowo Sudah Diingatkan DPR Agar tidak Serampangan Membuka Kembali Izin Ekspor Benih Lobster

Namun di sisi lain, Hendri tak menutup kemungkinan Jokowi dapat berpaling kepada profesional untuk mengisi posisi Edhy Prabowo

"Siapa yang berpeluang jadi penggantinya, ya itu haknya Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu punya dua pilihan, mau dari profesional atau dari parpol," kata dia. 

"Lantas apa profesional berpeluang? Ya sangat berpeluang, karena ada nama Susi Pudjiastuti dan lain sebagainya," imbuh Hendri. 

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas