TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mencermati berbagai perkembangan situasi dan kondisi Tanah Air saat ini, para perempuan Indonesia yang tergabung dalam Perempuan Garda Nusantara mendesak Presiden Joko Widodo untuk bertindak cepat dan tegas dalam mengatasi setiap persoalan bangsa, mulai dari masalah pandemi Covid-19 hingga radikalisme yang mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Tuntutan itu disuarakan Perempuan Garda Nusantara, antara lain analis militer dan pertahanan Dr Connie Rahakundini Bakrie, pakar hukum Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo, aktivis sosial Maryuna Nasution, aktris senior Christine Hakim, Olga Lidya, Heni Supolo, dan beberapa tokoh perempuan lainnya.

Adapun tiga tuntutan tersebut, kata Connie Rahakundini, adalah, pertama, Presiden Jokowi harus mampu memperhatikan dan mengukur (sense of security) masyarakat, terutama kaum ibu yang mengkhawatirkan masa depan anak dan cucu mereka.

Baca juga: Terungkap Alasan Ketua FPI Galang Unggah Foto Hoax Megawati Gendong Jokowi

"Kegagalan dan keraguan negara tercermin dari cederanya objek vital nasional serta pembangkangan tokoh ormas dalam mengumpulkan massa di tengah pandemi Covid-19, serta menimbulkan gejolak dalam bentuk ancaman dan ujaran kebencian," jelas Connie di Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Diberitakan, Selasa (10/11/2020) lalu, sejumlah fasilitas di Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang merupakan objek vital nasional, mengalami kerusakan akibat kerumunan massa yang menyambut kedatangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab (MRS) dari Arab Saudi.

Rangkaian acara yang digelar MRS di Petamburan, Jakarta Pusat, Tebet, Jakarta Selatan, dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, juga mengundang kerumunan massa.

Baca juga: Gerindra Minta Maaf Ke Presiden Jokowi Atas Ditangkapnya Edhy Prabowo

Bahkan muncul klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 dari acara-acara di tiga lokasi tersebut.

Kini, polisi sedang mengusut kasus dugaan pelanggaran kekarantiaan kesehatan tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Connie, lalu lahirlah tuntutan yang kedua dari Perempuan Garda Nusantara.

"Tuntutan kedua, negara harus hadir dengan tegak dan utuh dalam menjamin terkendalinya haluan negara. Negara harus dapat membuktikan terciptanya ketertiban dan keamanan nasional dari kendala yang terus memompa ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa," jelas Connie.

"Negara harus membuktikan kehadirannya dengan lebih tegas, konsisten dan terukur dalam bertindak," timpal Harkristuti Harkrisnowo menambahkan.

Dalam tuntutan ketiga, Perempuan Garda Nusantara bahkan menyinggung soal "reshuffle" atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Harkristuti, tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pemberian izin eksportir benih lobster, Rabu (25/11/2020), hendaknya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan "reshuffle" kabinet secara luas, bukan hanya sebatas pada Edhy Prabowo.

"Kami sangat mendukung usaha-usaha untuk me-'reshuffle' Kabinet Indonesia Maju, dan juga lembaga-lembaga pemerintah demi efektivitas kerja Presiden dalam menjalankan kebijakannya, terutama pada aspek penanganan intoleransi, radikalisme dan separatisme, serta penegakan protokol kesehatan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," cetus Harkristuti.

"Warga Indonesia dan dunia, serta sejarah bangsa ini sedang menunggu langkah tegas dan konsisten dari Bapak Presiden," timpal Maryuna Nasution.