Gerindra Meminta Maaf kepada Jokowi dan Jajaran Kabinet, Berharap Pemerintahan Berjalan Normal
Partai Gerindra menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah setelah kadernya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo tersandung korupsi.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Tiara Shelavie
Antara lain di Bandara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi Jawa Barat.
Baca juga: KPK: Sepeda Specialized S-Work Milik Edhy Prabowo Dibeli di Honolulu
Luhut Gantikan Posisi Edhy
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sementara untuk mengisi kekosongan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hal itu sesuai dengan surat penunjukan yang dikeluarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Dilansir Kompas TV, penunjukan ini dilakukan usai Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020).
Adapun penunjukan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim dibenarkan oleh juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.
Jodi mengatakan, Luhut Binsar Pandjaitan telah menerima surat penunjukan dari Mensesneg pada Rabu (25/11/2020).
“Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden (Jokowi) berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP Ad Interim,” kata Jodi saat dikonfirmasi pada Rabu (25/11/2020).
Baca juga: Jika Edhy Prabowo Dicopot, Jokowi Pilih Susi atau Kompromi dengan Gerindra? Ini Kata Pengamat
Tanggapan Jokowi
Sementara itu Presiden Jokowi menyebut pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," ujar Jokowi, Rabu (25/11/2020), di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden menegaskan pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air.
"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tandasnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto)