Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gerindra Meminta Maaf kepada Jokowi dan Jajaran Kabinet, Berharap Pemerintahan Berjalan Normal

Partai Gerindra menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah setelah kadernya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo tersandung korupsi.

Gerindra Meminta Maaf kepada Jokowi dan Jajaran Kabinet, Berharap Pemerintahan Berjalan Normal
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. - Muzani mewakili Gerindra Meminta Maaf kepada Jokowi dan Jajaran Kabinet, Berharap Pemerintahan Berjalan Normal 

TRIBUNNEWS.COM - Partai Gerindra menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah setelah kadernya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo tersandung kasus korupsi.

Permohonan maaf disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

"Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin, serta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju."

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, kami percaya sepenuhnya kejadian ini tidak akan mengganggu proses pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," ungkap Muzani dilansir YouTube Kompas TV, Sabtu (28/11/2020).

Muzani berharap kejadian ini tidak mengganggu kegiatan pemerintah.

"Pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan, seperti arahan presiden tetap berjalan seperti yang direncanakan sebelumnya," ungkapnya.

Baca juga: Luhut Minta KPK Bekerja Sesuai Ketentuan: Jangan Berlebihan, Enggak Semua Orang Jelek

Sebelumnya Edhy Prabowo dan enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan penetapan ekspor benih lobster.

Tujuh tersangka tersebut ialah Edhy Prabowo, sejumlah pejabat KKP, dan pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Nawawi menyebut para tersangka akan ditahan 20 hari di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas