Geser ke atas / tap '✖' untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Setelah Judi Online, Kapolri Bakal Sikat Habis Mafia Tanah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bergerak memberantas mafia tanah setelah mengungkap kasus perjudian online.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Setelah Judi Online, Kapolri Bakal Sikat Habis Mafia Tanah
Tribunnews.com/Reynas Abdila
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bergerak memberantas mafia tanah setelah mengungkap kasus perjudian online.

Hal itu disampikan Kapolri usai audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Kapolri menegaskan akan membentuk satgas guna mengungkap mafia tanah.

“Kami akan support penuh dengan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Menteri ATR,” ucap Jenderal Sigit.

Polri mendukung apa yang menjadi program-program dan kebijakan Kementerian ATR/BPN yang mendapat KPI khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan diperlukan agar ada kepastian hukum khususnya terhadap masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak keperdataan.

Rekomendasi Untuk Anda

“Apakah itu antar korporasi, masyarakat dengan pihak-pihak tertentu dan juga tadi bagaimana melakukan langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah,” ujar dia.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pertemuan dengan jajaran Mabes Polri untuk koordinasi tentang strategi berbagai isu-isu tentang kejahatan di bidang pertanahan. 

Menurutnya mafia tanah salah satunya yang dibahas.

Nusron juga mengundang Kapolri untuk memberikan pengarahan dan paparan dalam rakor pemberantasan Mafia Tanah yang rencananya diselenggarakan 14 dan 15 November tahun 2024.

Peserta rakor tersebur terdiri dari pejabat BPN, kemudian pejabat polisi, pejabat kejaksaan, dan juga melibatkan unsur dari TNI. 

“Nah karena itu pada kesempatan ini kita datang ke sini untuk koordinasi. Karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu dan disupport oleh jajaran kepolisian,” ucap Nusron.

Politisi Golkar itu menilai jajaran kepolisian memiliki pasukannya lengkap, punya dimensi hukum, punya dimensi pengamanan. 

“Kami butuh dua-duanya, yaitu butuh hukum dan butuh pengamanannya,” tukasnya

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas